May Day 2025 di Kendari, AJI dan IJTI Sulawesi Tenggara Suarakan Kebebasan Pers, Pesan di Hari Buruh

Situasi ini justru dimanfaatkan oleh perusahaan media untuk menekan jurnalis melalui kontrak kerja yang eksploitatif dan sistem kemitraan yang tidak manusiawi.

"Jurnalis dipekerjakan bertahun-tahun dengan status kontrak atau sebagai mitra. Mereka tidak mendapat jaminan sosial, tidak memiliki perlindungan hukum, dan harus mencari penghasilan sendiri," tegas Nany Afrida.

Kondisi ini menciptakan kekerasan ekonomi yang sistemik, memaksa jurnalis hidup dalam kondisi yang tidak layak meskipun profesi mereka memiliki peran penting bagi kepentingan publik dan demokrasi.

Ironisnya, banyak perusahaan media masih menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagai dasar hukum.

Terutama dalam sistem kontrak kerja, meskipun Mahkamah Konstitusi telah membatalkan klaster ketenagakerjaan dalam UU tersebut.

Lemahnya penegakan hukum dinilai menjadi penyebab praktik pelanggaran hak-hak pekerja media terus berlanjut tanpa pengawasan yang memadai.

Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran berserikat di kalangan jurnalis.

Perusahaan media cenderung menanamkan narasi jurnalis bukanlah pekerja, meskipun faktanya mereka bekerja di bawah perintah dan menerima upah. (*)

(TribunnewsSultra.com/Samsul)