Gubernur dan Wagub Sulawesi Tenggara
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Ungkap Ironi Sulawesi Tenggara, Daerah Kaya Tapi Bergantung Pusat
Gubernur Sulawesi Tenggara, (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), mengungkap, kondisi ironi Provinsi Sultra.
Penulis: Sitti Nurmalasari | Editor: Aqsa
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara, (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), mengungkap, kondisi ironi Provinsi Sultra.
Gubernur Sultra menyebut provinsi yang dipimpinnya merupakan daerah kaya dengan potensi pertambangan dan sektor lainnya.
Namun, Sulawesi Tenggara saat ini masih bergantung dengan pendanaan dari pemerintah pusat.
“Ironis, daerah kaya tapi ketergantungan dengan pusat itu 65 persen, kita (Sultra) punya kekuatan hanya 34 persen,” katanya.
Hal tersebut disampaikan ASR saat mengulas kondisi pendapatan daerah Provinsi Sultra pada Rapat Dengar Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau RDP DPR RI, pada Rabu (30/04/2025).
RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk serta sejumlah gubernur.
Selain Andi Sumangerukka, hadir Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan lainnya.
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, 5 Kepala Daerah se-Sultra Raih Top Pembina BUMD 2025
Berdasarkan data dipaparkan ASR dalam live streaming kanal YouTube TVR PARLEMEN, total pendapatan daerah Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2025 sebesar Rp5,009 triliun.
Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,706 triliun atau 34,07 persen, sementara Pendapatan Transfer atau Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,302 triliun atau mencapai 65,93 persen.
“Kami baru 2 bulan, begitu masuk melihat kondisi. Saya setiap ketemu orang, awalnya karena saya pede saja,” jelas ASR.
“Bagaimana pak kalau ini ditambah? Saya ngomong aja tambah. Bagaimana dengan PAD, tambah,” lanjutnya disambut tawa.
“Tapi begitu saya tanya dananya tidak ada pak, kan ironis,” ujar mantan Pangdam XIV/Hasanuddin tersebut menambahkan.
Bahkan, ASR, mengungkap, pemerintah sempat kesulitan membayar gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Gaji saja hampir, gaji ke-13 itu tidak bisa kita lakukan. Akhirnya, apa yang saya lakukan. Saya panggil bank segera bagikan deviden agar bisa dibagikan gaji ke-13,” katanya.
“Nah, ini kondisi yang ada. Kalau tadi Pak Farid menyampaikan seperti itu, ya baru posisi sekarang saja seperti itu. Bagaimana 15 tahun lagi?” jelas ASR menambahkan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.