Pemerintah Kota Kendari Launching Pembayaran PBB P2 Lewat Kanal Digital, Link dan Cara Bayarnya

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melaunching pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) melalui kanal digital, Rabu (19/3/2025).

Kegiatan tersebut digelar di Ruang Samaturu Kantor Balai Kota Kendari dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, hingga RT dan RW se-Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dengan adanya digitalisasi pembayaran PBB P2, memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar kapan saja dan di mana saja.

Pembayaran pajak ini cukup melalui Virtual Account (VA) yang didapat dari website https://e-pbb.kendarikota.go.id/nop/index.

Link tersebut dapat diakses oleh seluruh wajib pajak menggunakan smartphone atau telepon pintar.

Baca juga: Pemerintah Kota Kendari Komitmen Tingkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui JKN

Digitalisasi pembayaran PBB P2 ini dilatarbelakangi Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sultra yang memiliki daya tarik tersendiri bagi investor.

Seperti diungkapkan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran dalam sambutannya bahwa bidang properti dan sektor lainnya dapat memicu kenaikan nilai ekonomi.

"Khususnya wilayah ekonomis tanah. Hal ini tentu akan bermuara pada peningkatan pendapatan melalui PBB P2," kata dia.

Oleh karena itu, Siska memerintahkan seluruh OPD yang terlibat dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah agat lebih berupaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian, program pembangunan di Kota Kendari dapat dilaksanakan lebih maksimal.

Selanjutnya, dia juga meminta para OPD untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan beberapa pihak terutama perbankan untuk memudahkan masyarakat.

Strategi lainnya yaitu memanfaatkan kecanggihan teknologi, sehingga percepatan realisasi pajak di Kota Kendari dapat segera terwujud.

Selain itu, Pemerintah Kota Kendari telah menetapkan penghapusan pokok PBB P2 bagi masyarakat kurang mampu.

"Jadi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, seluruh lurah dan camat agar mengidentifikasi masyarakatnya agar kami meniadakan pokok PBB P2-nya," jelas Siska.

Dalam kegiatan launching ini, Pemkot Kendari secara simbolis menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) kepada camat dan lurah sebanyak 137.176 lembar dengan nilai tagihan sebesar Rp29 miliar.