CPNS dan PPPK Sultra Demo
Demonstran Sulawesi Tenggara Tolak Penundaan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024, Titip Pesan untuk DPR RI
Ribuan demonstran menolak penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 tahap 1 di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (10/3/2025).
Penulis: Apriliana Suriyanti | Editor: Amelda Devi Indriyani
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ribuan demonstran menolak penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 tahap 1 di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (10/3/2025).
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demonstrasi, Abdul Latif mengatakan, penundaan Surat Keputusan (SK) terhadap CASN 2024 tahap 1 ini merupakan hasil rapat Komisi II DPR RI bersama Kemenpan RB.
Kepada TribunnewsSultra.com, Abdul Latif mengaku tidak mengetahui alasan Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat menunda pengangkatan mereka.
"Entah dengan alasan apa, kami juga tidak paham, yang jelas bahwa penundaan ini kami secara nasional, seluruh OPD," kata dia usai menyampaikan orasi.
Abdul Latif mewakili Aliansi Solidaritas CPNS dan PPPK se-Sultra itu menegaskan agar pemerintah mencabut penundaan tersebut dan segera mengeluarkan SK.
Dia menitip pesan kepada anggota DPR RI, Bahtra agar dapat bertemu dengan ribuan CPNS dan PPPK di Sultra serta mendengarkan aspirasi mereka.
"Kami berharap hasil dari aksi kami ini mendapatkan jawaban yang baik dari stakeholder yang ada," ungkapnya.
Baca juga: Enam Tuntutan CPNS dan PPPK 2024 Tahap I Sulawesi Tenggara Saat Demonstrasi di Depan DPRD Sultra
"Kami ingin hari ini kita ditemui oleh Ketua DPRD Sultra dan harus dia telepon di hadapan kita Bapak Bahtra dan Kemenpan RB," lanjutnya menambahkan.
Diketahui, total CPNS dan PPPK yang lulus tahun anggaran 2024 tahap pertama di Provinsi Sultra adalah sebanyak 2.658 orang.
Namun, Kemenpan RB bersama DPR RI Komisi II telah mengeluarkan jadwal baru terkait pengangkatan CPNS dan PPPK.
Adapun penerbitan SK CPNS formasi 2024 bakal dilaksanakan pada Oktober 2025, sedangkan PPPK akan dilakukan pada Maret 2026. (*)
(TribunnewsSultra.com/Apriliana Suriyanti)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.