Viral Terkuak Komitmen Awal Deddy Corbuzier saat Diminta Jadi Stafsus Menhan, Tidak Butuh Gaji 

Ia juga menegaskan bahwa komitmennya tidak mengambil gaji pun sejak awal telah disampaikannya. 

"Saya sejak awal sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun yang sifatnya materil untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun," ungkap Deddy dalam videonya.

Menurutnya, gaji tersebut tidak begitu dibutuhkannya. 

Sehingga ia merasa, masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih membutuhkan daripada dirinya.

"Karena saya tahu saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Dan kalau mau gaji dan sebagainya, saya banyak kok bantu orang tapi enggak saya kontenin," terangnya.

Ia mempersilakan siapa pun untuk memeriksa laporan pembayaran pajaknya dalam setahun, sekaligus mengecek perkiraan kekayaan bersih dan tarif jasanya sebagai artis.

Pernyataan ini disampaikan Deddy sebagai respons terhadap komentar seorang netizen di media sosial yang menuding dirinya menerima gaji secara rutin meski belum tentu bekerja sepanjang tahun.

Pelantikan Deddy sebagai Staf Khusus memang memicu reaksi penolakan dari sebagian masyarakat.

Baca juga: Mantan Istri Deddy Corbuzier Jadi Saksi Kunci Masa Lalu Denny Sumargo dan DJ Verny Hasan?

Pada keterangannya, Deddy Coerbuzier kembali menegaskan tak akan mengambil gaji dari Stafsus Menhan.

Ia bahkan sesumbar masih punya nilai jual sebagai artis dengan honor yang tinggi.

Deddy juga merasa kritikan kepadanya karena masalah efisiensi anggaran negara tidak sepenuhnya tepat.

"Saya tidak akan mengambil gaji atau materi apapun yang sifatnya untuk saya pribadi. Santai aja ya teman-teman. Net worth saya masih tinggi. Masa masalah efisiensi yang kena saya doang. But okay sure. I know why lah," tulis Deddy pada keterangan.

Lalu berapa gaji Deddy Corbuzier usai dilantik jadi Stafsus Menhan?

Melansir dari Kompas.com, Sebagai pejabat negara, Deddy memiliki hak untuk menerima gaji pokok dan sejumlah tunjangan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, staf khusus menteri mendapatkan hak keuangan yang setara dengan pejabat eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya.