Tim Asistensi Tanggapi Isu Pemangkasan Anggaran dan Dampaknya ke Program 100 Hari Kerja ASR-Hugua

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Begini tanggapan Ketua Tim Asistensi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Pilkada Sultra 2024, Prof Andi Khaeruni soal isu pemangkasan anggaran.

Khaeruni menegaskan bahwa program 100 hari kerja Andi Sumangerukka-Hugua tetap bisa berjalan meskipun terdapat isu pemangkasan anggaran. 

Menurutnya, program tersebut telah dirancang agar memiliki visibilitas tinggi dan tidak seluruhnya memerlukan anggaran besar.

“Jadi program 100 hari kerja merupakan bagian dari janji politik yang lazim dilakukan pada awal pemerintahan," kata Prof Andi, Selasa (11/2/2025).

"Ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa apa yang dijanjikan saat kampanye dapat direalisasikan sesuai kepentingan mereka,” lanjutnya.

Baca juga: Andi Sumangerukka dan Hugua Bentuk Tim Asistensi Jelang Dilantik Gubernur Sulawesi Tenggara

Khaeruni menyampaikan sebagian besar program dalam 100 hari kerja ASR-Hugua telah dianggarkan dalam APBD 2025.

Selain itu, tim bertugas untuk memastikan sinkronisasi dan harmonisasi antara program yang telah disusun dengan program kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sehingga pelaksanaan program 100 hari kerja tetap bergantung pada OPD dan ketersediaan anggaran yang sudah dialokasikan.

“Kita akan kembali lagi ke OPD terkait. Jika OPD menyetujui kegiatan tersebut, berarti mereka tahu itu bisa terlaksana dan anggarannya tersedia," ujarnya.

"Oleh karena itu, sinkronisasi dan harmonisasi sangat penting, karena OPD-lah yang paling mengetahui apakah suatu kegiatan dapat dilaksanakan atau tidak,” tuturnya.

Baca juga: Masa Kerja Tim Asistensi Andi Sumangerukka-Hugua Terbatas 100 Hari, Ini Penjelasan Andi Khaeruni

Lebih lanjut, Khaeruni menekankan bahwa Bappeda sebagai penyusun teknokratis APBD juga memiliki peran penting dalam menentukan program yang bisa direalisasikan. 

Jika ada program yang tidak bisa dilaksanakan, maka perlu ada rasionalisasi dan alasan yang jelas.

“Program 100 hari kerja ini sangat dinamis dan tidak bersifat mutlak. Artinya, bisa saja ada program yang bertambah atau berkurang, tergantung pada kondisi dan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Prof Andi Khaeruni menyebut pelaksanaan program 100 hari kerja akan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

“Kita melihat nanti ada program yang bisa dilakukan dalam 30 hari pertama, 60 hari pertama, dan hingga 100 hari terakhir."

Baca juga: Profil Tim Asistensi Gubernur-Wagub Sulawesi Tenggara Terpilih Andi Sumangerukka dan Hugua, Tugasnya

"Harapannya, masyarakat bisa melihat bukti nyata bahwa apa yang dijanjikan saat kampanye benar-benar direalisasikan semaksimal mungkin,” jelasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)