Sulawesi Tenggara Terima Rp19,402 Triliun dari Prabowo Subianto, Dana Desa, Insentif, DAK, DAU, DBH

Hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan dan wakil pimpinan lembaga tinggi negara.

Pimpinan kementerian/lembaga Kabinet Merah Putih, kepala lembaga non kementerian, serta gubernur se-Indonesia termasuk Andap.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam laporannya, menyampaikan APBN 2025 telah dirancang untuk mendukung program-program prioritas pemerintah.

Dengan alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun atau meningkat 8,9 persen dari tahun sebelumnya.

Sri Mulyani menjelaskan dari total belanja negara itu, sebanyak Rp2.701,4 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat.

Sementara, Rp919,9 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD). 

Dana akan dimanfaatkan untuk berbagai program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, energi, dan pembangunan perumahan. 

Sri Mulyani pun menekankan pentingnya keselarasan belanja pusat dan daerah serta efektivitas belanja daerah sebagai pegangan utama dalam mengelola TKD.

“Program unggulan seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan lumbung pangan nasional daerah dan desa menjadi fokus utama APBN 2025,” kata Sri Mulyani.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, pada kesempatan yang sama, menyampaikan mengenai kesiapan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6. 

Ia menyampaikan keunggulan katalog ini di antaranya hemat biaya, efisiensi waktu, transparansi, meminimalisir perilaku penyimpangan. 

“Digitalisasi sebagai alat dan budaya baru dalam tata kelola yang lebih responsif dan transparan,” jelasnya.

Baca juga: Jadwal Libur Semester Ganjil 2024 SMA dan SMK se Sulawesi Tenggara, Terima Rapor, Awal Masuk Sekolah

Sementara, Presiden Prabowo Subianto, sebelum menyerahkan DIPA dan TKD serta meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6, menyampaikan sejumlah arahan.

Menurut Prabowo, penyerahan DIPA dan TKD merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025. 

Dia menegaskan APBN dirancang untuk inklusivitas dengan fokus arahan yaitu efisiensi dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.

Di antaranya mengurangi kebocoran anggaran di semua tingkat, setiap rupiah yang dikeluarkan harus sampai ke rakyat dan dirasakan manfaatnya.

Arahan lainnya yakni mengurangi hal-hal yang kurang produktif dan juga mengurangi kegiatan seremonial.

“Kita harus melawan pemborosan, mengurangi pengeluaran yang terlalu banyak seremoni, dan menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo sekaligus mengapresiasi keberhasilan dalam mengendalikan inflasi dan peningkatan produksi beras di tengah tantangan cuaca ekstrem yang disebabkan La Nina dan El Nino. 

Terkait program pemerintah, Presiden Prabowo, menyampaikan, bahwa sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utamanya dalam APBN 2025.

“Banyak negara memprioritaskan anggaran pertahanan dalam APBN mereka, namun Indonesia menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama,” kata Prabowo.

“Ini adalah komitmen kita untuk menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai jalan keluar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Presiden kemudian meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 yang wajib digunakan seluruh kementerian, lembaga, lembaga non kementerian, dan pemda mulai 1 Januari 2025. 

Katalog Elektronik ini diharapkan dapat mengurangi pengeluaran hingga 20-30 persen serta menjadi langkah besar menuju pemerintahan yang bersih dan efisien.

Andap Budhi Revianto usai menerima arahan Presiden Prabowo Subianto, menjelaskan, penyerahan DIPA dan TKD 2025 merupakan momentum yang sangat penting untuk kemajuan Sulawesi Tenggara.

Khususnya dalam peningkatan kualitas birokrasi dalam melayani publik.

Meningkatkan kinerja birokrasi semakin baik dalam menyikapi berbagai persoalan seperti menghilangkan kemiskinan absolut dan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sultra.

“Penyerahan DIPA dan TKD ini memberikan arahan strategis bagi kami di daerah untuk memaksimalkan alokasi anggaran yang ada,” ujar Andap dalam keterangan tertulis.

“Kami siap melaksanakan instruksi Presiden terkait penghematan, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan Katalog Elektronik Versi 6 pada waktu yang telah ditentukan,” katanya menambahkan.

Dia menegaskan pemda se-Sulawesi Tenggara harus memastikan bahwa dana TKD digunakan secara efektif.

Untuk mendukung akselerasi peningkatan layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di Sultra.

“Komitmen kami adalah menjadikan setiap rupiah yang diterima benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sultra,” jelasnya.

“Keberhasilan ini membutuhkan sinergi dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya menambahkan.

Andap menambahkan bahwa dana TKD yang meliputi DBH, DAU, DAK Fisik dan Nonfisik, Dana Desa, serta Insentif Fiskal, akan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kami harus melaksanakan instruksi presiden untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, serta memastikan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil nyata di masyarakat,” katanya.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Sultra beserta jajaran menjadi kunci keberhasilan dalam memanfaatkan alokasi anggaran ini,” jelasnya menambahkan.(*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriani)