Profil Natalius Pigai Menteri HAM Viral Minta Anggaran Rp 20 T, Baru Menjabat Sudah Dipangil DPR

Berikut ini profil Natalius Pigai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) viral di media sosial usai minta anggaran Rp 20 triliun. 

Kolase TribunnewsSultra.com
Berikut ini profil Natalius Pigai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) viral di media sosial usai minta anggaran Rp 20 triliun.  Padahal ia baru saja menjabat sebagai dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.  Atas pernyataannya menginginkan anggaran puluhan triliunan tersebut, ia pun sampai dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengklarifikasi pernyataannya.  Natalius Pigai yang baru beberapa hari dilantik inipun kini menuai sorotan publik.  

TRIBUNNEWSSULTRA.COM- Berikut ini profil Natalius Pigai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) viral di media sosial usai minta anggaran Rp 20 triliun. 

Padahal ia baru saja menjabat sebagai dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Atas pernyataannya menginginkan anggaran puluhan triliunan tersebut, ia pun sampai dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengklarifikasi pernyataannya. 

Natalius Pigai yang baru beberapa hari dilantik inipun kini menuai sorotan publik. 

Seperti diketahui, Presiden Prabowo baru saja melantik puluhan Menteri yang masuk dalam Kabinet Merah Putih

Pengumuman susunan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Salah satunya yang masuk dalam pemerintahan Prabowo adalah Natalius Pigai

Ia ditugaskan untuk mengatasi persoalan Hak Asasi Manusia di Indonesia. 

Baca juga: Raffi Ahmad Resmi Jadi Pejabat, Tugas Penting dari Presiden, Punya Gaji dan Tunjangan Setara Menteri

Demi mewujudkan tugas yang maksimal, menurut Natalius Pigai, ia membutuhkan Rp 20 triliun. 

Lantas siapa Natalius Pigai ini beserta dengan latar belakangnya? 

Simak ulasan selengkapnya dalam artikel berikut ini dihimpun dari berbagai sumber: 

Profil 

Natalius Pigai adalah putra asli Papua. 

Pigai tidak hanya membawa pengalaman politik dan sosial yang kaya. 

Namun juga, suara dan aspirasi masyarakat Papua ke tingkat nasional. 

Pria kelahiran Paniai, Papua Tengah, pada 25 Desember 1975, dikenal kritis. 

Ia kerap memperjuangkan HAM di Indonesia. 

Sejak usia muda, Pigai sudah menunjukkan tekad kuat dalam membela hak-hak masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Pigai adalah lulusan Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta, tempat ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.).

Selain menempuh pendidikan formal, Pigai juga rajin memperkaya pengetahuannya melalui berbagai pelatihan dan pendidikan non-formal.

Pada 2003, ia mengambil pendidikan statistika di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005.

Pigai juga menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.

Karier profesional Pigai dimulai sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004.

Selama periode tersebut, ia terlibat dalam berbagai isu penting, termasuk sebagai moderator dialog interaktif di TVRI dari 2006 sampai 2008.

Baca juga: Hashim Djojohadikusumo, LBP hingga Khofifah Indar Parawansa Tolak Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Kontribusinya terus berlanjut saat ia menjadi konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2012.

Sebagai putra asli Papua, Pigai tidak pernah melupakan tanah kelahirannya.

Ia aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada hak-hak kelompok terpinggirkan, seperti Yayasan Sejati dan Yayasan Cindelaras.

Harta Kekayaan

Natalius Pigai tercatat melaporkan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019. 

Berdasarkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pigai memiliki total kekayaan sebesar Rp 4,37 miliar.

Pigai tidak tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan properti, sesuatu yang tidak biasa bagi pejabat negara.

Harta kekayaan Pigai terdiri dari beberapa aset, antara lain sebuah mobil Honda CRV keluaran 2011 senilai Rp 300 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp 70 juta, surat berharga senilai Rp 2 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp 2 miliar.

Pigai juga tercatat tidak memiliki utang.

Biodata: 

Nama: Natalius Pigai

Kelahiran: 25 Desember 1975 di Kabupaten Paniai

Pendidikan: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" (1999)

Saudara kandung: Yulius Pigai, Hengky Pigai

Media Sosial: 

Instagram: @natalius_pigai

Viral Gegara Minta Anggara Rp 20 Triliun

Natalius Pigai, memberi penjelasan terkait ramai soal permintaan anggaran sebesar Rp 20 Triliun. 

Natalius mengatakan, ucapannya itu dilontarkan saat dirinya menjelaskan konteks porsi anggaran yang ideal untuk Kementerian HAM.

Ia menekankan bahwa anggaran Rp 20 triliun akan diminta apabila negara memiliki anggaran yang cukup. 

Klarifikasinya itu, ia sampaikan melalui akun X resminya saat menanggapi sebuah cuitan. 

Dalam cuitannya, ia juga menjelaskan soal keperuntukan anggaran sebesar itu. 

Menurutnya, anggaran Rp 20 triliun tersebut akan dialokasikan pada sejumlah hal. 

Termasuk untuk membangun Universitas HAM yang bertaraf internasional. 

"Soal Anggaran: 1. Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dan lain-lain," jelas Natalius, Rabu (23/10/2024) dikutip dari akun X @NataliusPigai2. 

Sejumlah sektor itu nanti, kata Pigai, akan dipimpin oleh putra-putra terbaik bangsa di bidang HAM. 

"Akan dipimpin oleh Putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. Dan ini Icon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu satu ya di dunia. 2. KADARHAM membangun kesadaran HAM di 78 Ribu Desa dan lain-lain, masih banyak lagi," tandasnya. 

Natalius Pigai Bakal Dipanggil DPR 

Buntut pernyataannya, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat dengan Natalius Pigai pada pekan depan.

Willy menyebut, Komisi XIII DPR akan bertanya kepada Natalius Pigai soal permintaan kenaikan anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 20 triliun.

"Menteri HAM kita akan undang hari Senin (28/10/2024). Nanti kita tanya sama, Pak (Natalius)," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Dia menilai, rencana menaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk tahun 2025 tidak memungkinkan. 

Sebab, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Perubahan.

"Kalau saya melihat, belum (memungkinkan untuk tahun 2025) ya , karena apa, APBNP belum akan dibahas. Kan anggaran (untuk 2025) sudah diketok," ujar Willy.

Willy menjelaskan, pihaknya akan mengundang Natalius Pigai sekaligus perkenalan dengan anggota Komisi XIII.

"Nanti kan baru perkenalan. Toh Mereka juga masih proses institusionalisasi. Kementerian HAM, walaupun kemarin ada dirjennya, sekarang kan jadi kementerian," ucapnya.

Sebelumnya, Pigai meminta kenaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

Hal itu disampaikan Pigai dalam sambutan di hadapan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta para jajaran menteri Kementerian Hukum, Gedung Pengayoman Kemenkum RI, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

"Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu, dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, enggak bisa." 

"Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," ucap Pigai. 

Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta sebelumnya, Kemenham total hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 64,855 miliar.

Anggaran itu terbagi untuk pusat sebesar Rp 54,037 miliar dan wilayah sebanyak Rp 10,817 miliar.

Angka itu, terlihat kecil bila dibandingkan dengan anggaran yang diterima Kemenkum dan Kemen Impas.

Kemenkum total mendapatkan anggaran Rp 7,294 triliun, terbagi untuk pusat Rp 6,091 triliun dan wilayah Rp 1,203 triliun.

Sementara Kemen Impas mendapatkan anggaran paling besar, total Rp 13,397 triliun dengan terbagi untuk pusat Rp 3,816 triliun dan wilayah Rp 9,580 triliun.

Menurut Pigai, anggaran yang diterima Kemenham tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin fokus di sektor HAM.

"Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden, tanpa Kementerian HAM pun bisa dapat kementerian lain," kata Pigai. 

"Saya 20 tahun ikut dengan presiden, 30 tahun saya kenal presiden. Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin," imbuhnya.(*)

(Tribunnews.com/Milani Resti/Fersianus Waku)(TribunnewsSultra.com/Desi Triana)


 

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved