Sulawesi Tenggara Raih Peringkat 2 Nasional Terbanyak Susun GDPK dari BKKBN

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meraih peringkat kedua nasional dari dari 38 provinsi di Indonesia, karena telah banyak menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Piagam penghargaan diberikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI.

Di sela-sela acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (bangga kencana) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) ke-2 di Grand Sunshine Resor and Convetion Soreang, Bandung, Jawa Barat.

Rakortek itu diselenggarakan BKKBN Kedeputian Bidang Dalduk selama 4 hari, mulai 9-12 September 2024.

Perwakilan BKKBN Sultra mengutus Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduknya, Sudirman, untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Menurut Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, Advokasi KIE dan Humas (Halakiemas) BKKBN Sultra, Mustakim, ada beberapa kiat dalam menyukseskan penyusunan GDPK di Sultra, sehingga bisa memperoleh piagam penghargaan sebagai juara II nasional.

Pertama, keberanian yang harus dimiliki saat memberikan advokasi ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota.

Baca juga: BKKBN Berkolaborasi dengan DP3APPKB Sulawesi Tenggara Gelar Sosialisasi Genre di Bombana

"Advokasi tidak hanya sebatas kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) saja, harus ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sekretaris daerah dan bila belum cukup ya ke bupatinya juga," ujarnya.

Kedua, beri alternatif jalan agar kabupaten kota yang minim APBD bisa menyusun GDPK dengan anggaran minimal tapi hasil maksimal.

Untuk hal ini, Mustakim, berusaha menggandeng dan meyakinkan beberapa dosen yang punya kapasitas dalam penyusunan GDPK agar mau dengan 'biaya 30 persen dan keikhlasan 70 persen'.

Ketiga, yakinkan pemerintah provinsi agar turut menyiapkan anggaran advokasi KIE ke kabupaten kota yang belum menyusun GDPK.

Dengan cara ini, BKKBN Perwakilan menjadi sangat terbantu dalam upaya advokasi ke para pimpinan tingkat kabupaten/kota agar segera menyusun GDPK.

Keempat, hadapi tantangan dengan jiwa besar. Kadang tantangan muncul dari internal organisasi sendiri. Seperti yang pernah dialami Mustakim saat lakukan advokasi atau seminar penyusunan GDPK ke kabupaten kota.

"Seringkali harus naik angkutan umum atau kendaraan pribadi ke kabupaten kota ketika yang dikerjakan dianggap bukan pekerjaan kantor hanya karena tidak dibiayai dari anggaran atau dipa kantor," bebernya.

Baca juga: Angka Stunting di Buton, Busel, Buteng Masih Tinggi, BKKBN Sultra Gencarkan Kampanye Masalah Gizi

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BKKBN, Tavip Agus Rayanto, membuka kegiatan tersebut sekaligus menjadi pembicara kunci.