BEM UHO Kendari Ajak Masyarakat Tentang RUU Pilkada Baleg DPR Usai Putusan MK: Lecehkan Konstitusi

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Halu Oleo atau UHO Kendari angkat bicara mengenai pembahasan Rancanagan Undang-undang (RUU) Pilkada usai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Ketua BEM UHO yang juga merupakan Koordinator BEM se Sulawesi Tenggara, Defrian mengatakan pembahasan RUU Pilkada usai putusan MK merupakan sebuah upaya memaksakan agenda politik untuk kepentingan segelintir orang.

Menurutnya, proses legislatif yang tergesa-gesa menimbulkan kekhawatiran melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan juga merugikan sebagian pihak.

"Keputusan yang terburu-buru ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah langkah cepat ini mencerminkan keadilan bagi rakyat atau hanya akan melayani kepentingan segelintir orang," jelasnya dalam rilis resmi yang diterima, Rabu (21/8/2024).

Kata Defrian, kerja ugal-ugalan Badan Legislatif (Baleg) DPR yang merevisi UU Pilkada dengan tidak mematuhi (membangkang) putusan MK wajib ditentang.

Baca juga: Kontroversi RUU Pilkada Dibahas Baleg DPR, Putusan MK Tak Dipakai, Rapat Mendadak, Dijaga Ketat

"Sikap demikian adalah bentuk pelecehan atas konstitusi. Baleg sedang mempertontonkan betapa kuatnya hegemoni kekuasaan dengan mengangkangi putusan MK yang merupakan lembaga pengawal konstitusi/hukum tertinggi di negara kita," sambungnya.

Untuk itu kata Defrian, BEM Universitas Halu Oleo bersama Aliansi BEM Seluruh Indonesia mengajak semua elemen masyarakat untuk mengawal proses ini dengan kritis dan memastikan RUU Pilkada berpihak kepada rakyat.

"Sejatinya pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat, bukan pesta yang hanya segelintir orang yang mencoba mengkapitalisasi kekuasaan. Ini merupakan momentum yang tepat untuk berdiri bersama demi keadilan dan integritas demokrasi," tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Sugi Hartono)