BKKBN Sultra
TPPS Sultra Susun Strategi Penurunan Stunting, Bakal Lakukan Pengukuran dan Intervensi Serentak 2024
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara meningkatkan upaya penanggulangan dan pencegahan stunting di setiap daerah
Penulis: Content Writer | Editor: Amelda Devi Indriyani
lihat foto
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meningkatkan upaya penanggulangan dan pencegahan stunting di setiap daerah di Sultra.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi TPPS Sultra tahun 2024 di Kantor Gubernur Sultra.
Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio juga sebagai Ketua TPPS Sultra, diwakili Staf Ahli Pemda Sultra, Laode Syaifuddin hadir memimpin rapat didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Sekretaris BKKBN Sultra, Muslimin.
Laode Syaifuddin mengatakan pertemuan ini untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di Sultra.
Kemudian menyusun strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi.
Serta adanya persetujuan atau kesepakatan bersama serta komitmen yang kuat dalam penanganan stunting di Sultra sehingga target dan sasaran kegiatan dapat sebagaimana yang diharapakan.
Baca juga: Kelompok BKB Kota Kendari Diberi Orientasi Penggunaan KKA dari BKKBN RI dan Sulawesi Tenggara
"Ini agar lebih menguatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi," ujar Laode Syaifuddin.
Menurut Laode Syaifuddin, sesuai informasi instansi teknis terkait berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), Sulawesi Tenggara pada 2022 tercatat, angka prevalensi stunting adalah 27,7 persen.
Sementara di tahun 2023 menjadi 30 persen, mengalami kenaikan sebesar 2,3 persen.
“Ini menjadi perhatian, data dari Dinas Kesehatan by name by address dipadukan data BKKBN yang potensi Stunting. Ini harus kita fokuskan datanya, agar tidak tumpang tindih dan benar-benar tepat sasaran."
"Kita semua perlu tahu, apakah teman-teman yang mengalokasikan kegiatan untuk penurunan dan pengentasan Stunting ini sudah terkoneksi dengan pemetaan yang telah dilakukan para pakar stunting."
"Jangan sampai ada yang wajib kita layani, tetapi terlewatkan. Ternyata kita sampai saat ini belum melihat dan mencermati apa hasil audit para pakar stunting,” tegasnya saat memberikan arahan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Selasa (11/6/2024).
Sehingga dalam rapat koordinasi tersebut, TPPS Sultra juga membahas berbagi kendala dan hambatan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
Baca juga: Intevensi Penurunan Stunting di Buton Selatan Sulawesi Tenggara, Dari Balai Desa hingga Masjid
Di antaranya perlunya peningkatan Inovasi di bidang teknis di setiap Instansi. Alokasi dana stunting realisasinya masih belum sesuai dengan siklus dalam penanganan Interpensi Penanganan .
