Demo Warga Minta Pj Wali Kota Kendari Batalkan Izin Gerai Indomaret Wundudopi, Dinilai Rugikan UMKM

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Sejumlah pemuda dan mahasiswa berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Selasa (27/2/2024) siang.

Massa aksi yang dinamai Forum Pemuda Warga Kecamatan Baruga ini meminta Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup membatalkan rencanan penambahan ritel gerai Indomaret.

Mereka menyebut pendirian gerai Indomaret di Kelurahan Wundudopi dapat berdampak pada kios-kios warga atau pelaku UMKM di wilayah tersebut.

Koordinator Lapangan, Hasir mengatakan, pihaknya menolak rencana penambahan gerai Indomaret tersebut karena bisa berdampak menurunnya pendapatan usaha kecil masyarakat.

"Kami meminta Pemerintah Kota Kendari menghentikan segala bentuk retail moderen Indomaret di Kota Kendari terkhusus di Kelurahan Wundudopi," ujar Hasir, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Heboh Penambahan Gerai Indomaret di Kendari, Pj Wali Kota Asmawa Tosepu Bantah Keluarkan Izin

Hasir mengatakan, pihaknya juga meminta alasan Pemerintah Kota Kendari yang memberikan izin pendirian gerai Indomaret di Kendari.

Karena masa jabatan Wali Kota Kendari sebelumnya, pendirian gerai tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Kendari, tetapi di masa jabatan Muhammad Yusup sebagai Pj Wali Kota Kendari justru mendapat lampu hijau.

Menurutnya, kebijakan Pemkot Kendari bisa berdampak buruk bagi penghasilan pedagang dan kios di sekitaran Kelurahan Wundudopi semakin terpuruk.

Selain pedagang dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan kalah bersaing dengan gerai Indomaret, sehingga berdampak pada persaingan usaha.

"Karena kita tahu sendiri kalau ada gerai Indomaret, maka masyarakat sudah tidak mau lagi belanja di kios-kios, ini berdampak pada penghasilan warga di situ," ungkap Hasir.

Baca juga: Kenaikan Harga Beras di Baubau Sulawesi Tenggara Mulai Dikeluhkan Emak-emak, Minta Segera Diatasi

"Untuk itu kami mendesak Pj Wali Kota Kendari mencabut izin pembangunan retail Indomaret karena mendapat penolakan masyarakat, jika tidak bisa terjadi konflik horizontal di masyarakat," ujarnya menambahkan. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)