Strategi Pj Gubernur Sultra Andap Kendalikan Inflasi, Dari Urutan 2 Tertinggi Kini di Bawah Nasional

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sempat menjadi sorotan belakangan ini.

Bagaimana tidak, Sultra pernah di posisi kedua tertinggi angka inflasinya se Indonesia pada September 2023 lalu yakni 3,46 persen.

Kemudian berangsur turun selama masa kepemimpinan Penjabat atau Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto.

Di mana pada Oktober 2023 angka inflasi turun ke 3,14 persen dan November 2023 terkoreksi di 2,87 persen.

Di awal 2024 tepatnya Januari, inflasi Provinsi Sultra menjadi 2,58 persen, peringkat ke-14 terendah se-Indonesia.

Angka inflasi Sultra tersebut berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,61 persen.

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi mengatakan perhitungan angka inflasi di Sultra yang dinilai Pemerintah Pusat, pada awalnya hanya berpatokan pada angka BPS dengan berfokus pada Kota Kendari dan Baubau.

Baca juga: BPS Mencatat Cabe Penyumbang Inflasi Tertinggi Tahun 2023 di Kota Baubau Sulawesi Tenggara

"Berdasarkan hasil analisis, saya menyadari bahwa kurang aktual apabila angka inflasi Provinsi Sultra yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota, hanya berpatokan pada Kota Baubau dan Kota Kendari," ujar Andap dalam rilis yang diterima TribunnewsSultra.com, Sabtu (27/1/2024).

Ia berpandangan bahwa masalah inflasi di era otonomi daerah sudah seharusnya melibatkan kabupaten kota secara menyeluruh.

Sebab tugas Pemerintah Provinsi pada dasarnya menjembatani dan mengkoordinasikan antar pemerintah kabupaten kota.

Serta antara Pemerintah Pusat seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional dan Pemerintah Kabupaten/Kota, begitu pula terkait inflasi.

Andap mengaku ada beberapa kunci mengendalikan konflik dalam menekan laju inflasi tahunan (yoy).

Diantaranya Koordinasi dan Komitmen, Identifikasi dan Analisis, serta Politik Anggaran.

Terkait Koordinasi dan Komitmen ini dilakukan secara intensif dan efektif antara seluruh pemangku kepentingan.

Baca juga: Ikan, Bawang Merah, Cabai Rawit hingga Tomat Dominasi Penyumbang Inflasi di Baubau Sulawesi Tenggara

"Koordinasi yang diinisiasi bukan formalitas rapat. Keseriusan seluruh pemangku kepentingan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pada tanggal 16 November 2023 lalu oleh BPS, Bulog, BI Perwakilan Sultra, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Sultra," jelasnya.

Langkah selanjutnya adalah identifikasi masalah inflasi di seluruh kabupaten kota, bukan hanya Kota Baubau dan Kota Kendari.

Meskipun pada tahun 2024, Sultra bertambah 2 kabupaten yang akan dinilai inflasinya oleh Pemerintah Pusat yakni Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka.

Namun langkah solutif pun tetap diputuskan bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Langkah ketiga, yaitu politik anggaran pengendalian inflasi yang dikonstruksikan mulai dalam APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024.

Apalagi Pemprov Sultra juga telah menargetkan angka inflasi di angka 2,08 persen.

"Saya menyadari bahwa penanganan inflasi tidak dapat diselesaikan melalui penandatangan komitmen dan rapat-rapat TPID semata. Analisis atas kondisi lapangan berujung pada langkah konkret yang harus diputuskan dalam postur APBD," kata Andap.

Baca juga: Ini Upaya Pj Gubernur Andap Agar Inflasi di Sultra Tetap Berada di Bawah Nasional Tahun 2024

"Bagi saya tugas Pemerintah Provinsi bukan hanya membantu koordinasi, namun menerima aspirasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota berupa program-program yang terukur dan terencana. Aspirasi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan APBD Provinsi, yang juga mempertimbangkan kondisi geografis Sultra yang terbagi dengan daratan dan kepulauan.

Program Penangan Inflasi di Sulawesi Tenggara

Andap juga telah melaksanakan 7 program yang dikonstruksikan untuk mengendalikan inflasi di Sultra dan program ini akan terus dilakukan.

Pertama mengintegrasikan data stok dan neraca pangan 17 Kabupaten kota untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi.

Kedua, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sultra.

Ketiga, gerakkan Satgas Pangan secara masif untuk operasi pasar guna cek ketersediaan pasokan, kelancaran distribusinya, dan pengawasan terhadap praktek monopoli harga.

Keempat, penyaluran bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bekerjasama dengan Bulog.

Kelima, penanaman 2.738.485 bibit sayur mayur untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Sultra, yang juga mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Baca juga: Angka Inflasi Sultra Turun 2,58 Persen Desember 2023, Berada di Bawah Inflasi Rata-Rata Nasional

Keenam, penyaluran bantuan sarana prasarana dan pengembangan teknologi pertanian guna peningkatan produksi pangan.

Ketujuh, subsidi silang anggaran untuk komoditas angkutan udara yang menyumbang 0,48 persen andil inflasi.

Ketujuh langkah di atas adalah bagian tidak terpisahkan dari substansi materi komitmen yang ditandatangani bersama antara Pj Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan stakeholder terkait untuk penanganan laju inflasi di Sultra.

"Setelah 7 (tujuh) langkah konkret ini dilaksanakan, setiap minggunya kami laksanakan analisis dan evaluasi (Anev) guna memastikan pencapaian dan perbaikan dari kekurangan dan memutuskan solusinya, serta menentukan strategi atas kendala lapangan," pungkas Andap.

Salah satu terobosan penting yang digagas oleh Andap adalah upaya reproduksi data yang akurat, sebagai data dasar pembangunan Sultra, termasuk sebagai upaya hadirkan basis data analisis inflasi yang akurat, aktual dan relevan.

Bekerjasama dengan IPB, Universitas Halu Oleo, Universitas 10 November, dan Universitas Muhammadiyah Kendari pada (10/1/2024).

Pemprov Sultra melakukan kickoff Data Desa/Kelurahan Presisi di Kabupaten Kolaka Utara.

"Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bahu membahu menekan laju inflasi di Sultra, utamanya masyarakat yang telah berperan aktif membantu dalam pelaksanaannya. Mari kita bersama mewujudkan Sultra yang semakin baik dari waktu ke waktu," kata Andap.

"Kami akan lanjutkan tujuh jurus kendali inflasi, dan akan terus berinovasi dengan dinamika situasi yang fluktuatif dengan langkah-langkah terencana, terarah, terukur dan tepat sasaran. Karena penyelesaian inflasi bukan asumsi, tapi langkah nyata" tutup Andap.

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)