Reaksi Presiden Jokowi Soal Mahfud MD Mundur, Video Viral 2 Jari dari Mobil RI 1, Kelakuan Gibran

Pernyataan Presiden kemudian banyak menuai kritikan.

Jokowi dinilai tidak etis menilai jalannya debat bahkan dianggap terlalu condong memihak salah satu pasangan Capres.

Sementara usai debat Keempat Pilpres, sikap Gibran Rakabuming Raka, di debat kedua cawapres menjadi sorotan.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyoroti sikap Gibran yang dianggap kurang beretika.

“Yang terlihat tadi malam di debat, Gibran kurang etika, gestur yang kurang pas, dan berupaya memancing emosi,” kata Sekjen PDIP sekaligus Sekretaris TPN, Hasto Kristiyanto, pada Senin (22/1/2024).

Terkait sorotan atas sikapnya saat pelaksanaan debat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024) malam, lalu Gibran menanggapinya dengan santai.

“Ya terima kasih masukannya,” jelasnya di Ngadirojo, Wonogiri, Selasa (23/1/2024), mengutip TribunSolo.com.

4. Netralitas Pejabat Termasuk Presiden-Menteri

Presiden Jokowi menyebut Presiden boleh untuk berkampanye dan memihak.

Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan awak media terkait netralitas menteri dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Daftar Kader PDI Perjuangan ‘Membelot’ di Pilpres 2024, Alasan Ikut Jokowi hingga Prabowo Subianto

Pernyataannya itu bahkan disampaikan di depan Menhan sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto

“Yang paling penting, Presiden itu boleh lho kampanye, Presiden boleh lho memihak," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Namun, Jokowi mengingatkan bahwa kampanye yang dilakukan tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas negara.

Diperbolehkannya presiden atau pejabat lainnya berkampanye lantaran berstatus pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh,” jelasnya.

“Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gitu nggak boleh. Menteri juga boleh (berkampanye),” lanjutnya.

Di sisi lain, Jokowi di banyak kesempatan kerap menjanjikan netralitasnya selama Pemilu 2024.

Sebagaimana disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi IV KSP Wandy Tuturoong.

Presiden Jokowi masih bekerja sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang tidak berpihak kepada pasangan tertentu.

Wandy menjelaskan dalam kontestasi politik wajar saja ada pihak yang mengklaim Jokowi telah mendukung pasangan tertentu.

Namun hal tersebut tidak bisa dibenarkan begitu saja karena posisi Kepala Negara harus berada di tengah masyarakat.

Tidak berpihak kepada satu kelompok, organisasi, ataupun kepentingan politik Pilpres 2024.

“Saya kira itu opini ya (Jokowi dukung Capres tertentu, red), silakan saja beropini. Saya kira kami tidak masuk ke dalam opini tersebut,” jelasnya dikutip dari KompasTV.

“Kami di KSP tetap mendukung netralitas, mendukung agenda presiden yang harus berjalan hingga Oktober 2024 nanti,” ujar Wandy, menambahkan pada Jumat (5/1/2024).(*)

(TribunnewsSultra.com/Desi Triana Aswan, Tribunnews.com/Taufik Ismail/Yohanes Liestyo Poerwoto)