4 Nelayan di Konsel Sultra Ditembak
Soal Penembakan Nelayan di Laonti, Koalisi Masyarakat Sipil Sultra Minta Bentuk Tim Pencari Fakta
Koalisi Masyarakat Sipil atau KMS Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta segera bentuk Tim Pencari Fakta atau TPF soal tragedi penembakan nelayan beberapa
Penulis: Naufal Fajrin JN | Editor: Amelda Devi Indriyani
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Koalisi Masyarakat Sipil atau KMS Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta segera bentuk Tim Pencari Fakta atau TPF soal tragedi penembakan nelayan di Pulau Cempedak, Laonti, Koanwes Sealtan (Konsel) beberapa waktu lalu.
Permintaan itu dilayangkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI, DPR RI, dan Kompolnas.
Hal itu seperti yang dikatakan juru bicara KMS Sultra kepada TribunnewsSultra.com, Solihin, saat melakukan pertemuan bersama sejumlah tokoh untuk membahas persoalan tersebut di salah satu cafe di Kota Kendari, Senin (27/11/2023).
Ia meminta, beberapa unsur itu dapat segera bertolak ke Kecamatan Laonti untuk melakukan pengusutan terkait tragedi tersebut.
"Kami meminta Komnas HAM, DPR RI dan Kompolnas untuk turun sehingga publik bisa mengetahui secara terang benderang tragedi tersebut," tegas Solihin.
Untuk diketahui, tragedi penembakan itu terjadi di Pulau Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sultra beberapa hari lalu.
Dari tragedi itu, mengakibatkan 2 warga sipil yang merupakan nelayan setempat meninggal dunia, sisanya yakni 2 orang dalam keadaan kritis.
Baca juga: Keluarga Nelayan Korban Penembakan Oknum Polisi Histeris Sambut Jenazah Putra Tiba di Laonti Sultra
Hal itu pun turut disayangkan oleh pihak KMS Sultra, khususnya tindakan aparat yang lagi-lagi menghilangkan nyawa warga sipil.
Dari tragedi yang baru saja terjadi itu, ia juga turut menyinggung soal tragedi penembakan yang menimpa mahasiswa di Kota Kendari saat tengah melakukan aksi demonstrasi beberapa tahun lalu.
"Kami sangat kaget, prihatin dan berduka ternyata ada lagi warga korban meninggal tertembak peluru tajam."
"Kalau tidak salah ini kali kedua sudah terjadi menimpa warga sipil selama kurun waktu 4 tahun terakhir ini," pungkas Solihin. (*)
(TribunnewsSultra.com/Naufal Fajrin JN)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.