Sultra Memilih
Termasuk Sulawesi Tenggara, Polri Petakan 12 Wilayah Hukum Polda Sangat Rawan di Pemilu 2024
Termasuk Sulawesi Tenggara (Sultra), Polri petakan 12 wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) sangat rawan di Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Penulis: Sitti Nurmalasari | Editor: Aqsa
10. Polda Jawa Barat;
11. Polda Sulawesi Utara;
12. Polda Papua.
“Yang mana ada 12 Polda merupakan prioritas pertama, prioritas pertama merupakan prioritas (daerah) yang sangat rawan,” kata Kombes Muhammad Firman pada Rabu (11/10/2023).
Melansir Tribunnews pada Jumat (13/10/2023), Firman menjelaskan, perbedaan tingkatan kerawanan itupun membedakan cara penanganannya.
Namun ia tak membeberkan indikator apa yang membuat suatu daerah bisa masuk klasifikasi sangat rawan.
Baca juga: Kasad Dudung dan 5 Perwira Tinggi TNI Sambangi Makorem 143 HO Kendari, Beri Arahan Soal Pemilu 2024
“Misalnya untuk daerah sangat rawan itu ditempatkan dua personel untuk satu TPS, dibantu ada personel anggota linmasnya,” jelasnya.
“Untuk daerah aman, bisa dua personel Polri untuk 8-16 TPS karena wilayah aman, itu semua kalkulasi berdasarkan indeks potensi kerawanannya,” ujarnya menambahkan.
Dalam mengawal jalannya Pemilu 2024, Polri juga resmi memulai melaksanakan Operasi Mantap Brata per tanggal 17 Oktober 2023.
Dalam pengerahan personel, Polri bakal menyesuaikan karakteristik dan kerawanan di masing-masing daerah dalam pelaksanaan operasi yang berlangsung selama 222 hari tersebut.
Kombes Muhammad Firman menjelaskan tujuan operasi ini untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban, pada setiap tahapan Pemilu 2024.
Kerawanan Pemilu di Sultra
Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara atau KPU Sultra mengakui sejumlah wilayah yang dinilai rawan pada Pemilu 2024.

Kerawanan tersebut mencakup soal potensi terjadinya kecurangan hingga akses menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Memang ada beberapa baik itu dari versi kepolisian maupun Bawaslu dalam proses perhitungan dan pemungutan,” kata Ketua KPU Sultra, Asril, pada Selasa (3/10/2023).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.