Pj Gubernur Sultra Andap Singgung Isu Tambang, Kemiskinan Hingga Stunting Saat Pidato di Depan ASN

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ini beberapa isu strategis nasional dibahas Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol Andap Budhi Revianto saat pidato pertama di hadapan ASN lingkup Pemprov Sultra, Jumat (8/9/2023).

Pidato tersebut ia sampaikan usai serah terina jabatan dari Gubernur Sultra sebelumnya yakni Ali Mazi dan Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, di ruang pola Kantor Gubernur Sultra.

Pada kesempatan itu, Andap menyampaikan komitemennya untuk bekerja keras dalam rangka mewujudkan visi misi pembangunan semakin baik untuk semua warga masyarakat Sultra.

"Ada beberapa tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo saat pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkompinda se-Indonesia pada Januari 2023 lalu," ujarnya dalam serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra periode 2018-2023 kepada Pj Gubernur Sultra, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat (8/9/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Andap Budi mengingatkan ada 8 hal isu strategis yang menjadi esensial, diantaranya mengendalikan inflasi dengan memantau langsung harga di lapangan, berhati-hati mengatur tarif PDAM, angkutan umum dan lain-lain.

Kedua, menurunkan kemiskinan ekstrem sampai dengan target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. 

Mengingat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi lonjakan angka kemiskinan di Sultra pada periode 2023 sebesar 11,43 persen.

Baca juga: Lihat Kadishub Pejamkan Mata, Pj Gubernur Sultra Minta Didengarkan, Kadispar Langsung Beri Kode

Ketiga, fokus menurunkan stunting. 

Keempat memperhatikan investasi, agar tidak ada izin yang bermasalah. Apalagi Provinsi Sultra kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) mineral.

Namun berdasarkan data ESDM dan KPK, terdapat sejumlah persoalan diantaranya beberapa perusahaan tambang ditemukan tidak taat administrasi, perizinan, maupun pajak.

"Termasuk potensi konflik sosial mengenai ketenagakerjaan dan lahan dengan masyarakat sekitar (pertambangan)," kata Komjen Andap.

Kelima, memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri. 

Kemudian yang keenam kabupaten kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah.

Salah satunya menangani sekaitan belum optimalnya potensi pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).

Tidak meratanya aksesnya pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Seperti masih didapati lemahnya pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal, berupa bangunan dan akses jalan.

Kemudian adanya keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pengerjaan irigasi dan jaringan organisasi perangkat daerah.

"Lemahnya pengelolaan aset tetap Pemda yang ditunjukkan dengan adanya kehilangan aset, kerusakan aset. Serta permasalahan administrasi barang habis pakai, bebernya.

Ia juga menjelasman berdasarkan hasil Musrenbang Sultra tahun 2023, terdapat empat aspek permasalahan dan isu strategis yang masih menjadi pembahasan utama.

Seperti aspek pembangunan manusia, pemulihan perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur daerah dan wilayah, terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan.

Khususnya sejumlah proyek strategis nasional di Sultra harus dapat terselesaikan dengan maksimal.

"Apakah itu pembangunan Bendungan Ladongi dan Ameroro, termasuk hilirisasi sumber daya mineral nikel yang ada di sini, karena ini adalah amanah dan tugas yang diberikan kepada kita semua,"

"Tidak akan tercapai tanpa dukungan dan kerjasama yang baik, maka mari kita satukan hati dan pikiran kita, kita teguhkan komitmen kita untuk memberikan pengabdian yang terbaik di Provinsi Sultra yang kita cintai bersama ini," bebernya.

Ketujuh, perlu menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024 yang aman dan kondusif.

Di mana berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu, terdapat potensi kerawanan dalam proses tahapan pemilu di Sultra.

"Diantaranya praktik politik uang, potensi sara yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang dapat memicu konflik sosial, serta netralitas ASN," sebutnya.

Selain itu, Andap menyampaikan, berdasarkan indeks potensi kerawanan pemilu dari 17 kabupaten kota yang ada di Sultra terdapat dua Kabupaten dengan kategori rawan yaitu Muna dan Muna Barat.

"Kedelapan, jaminan kebebasan beragama jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan," ujarnya.

Untuk itu, Komjen Andap meminta dukungan dari semua stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan kebijakan pembangunan Provinsi Sultra sebagai bagian dari Indonesia maju.

"Dalam jabatan saya yang singkat ini, mohon dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh elemen masyarakat untuk menaklukkan, Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur," ujar mantan Kapolda Sultra pada 2016-2018 ini.

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)