Berita Sulawesi Tenggara

Pemprov Sulawesi Tenggara Beber Alasan Hilirisasi Aspal Buton Belum Optimal untuk Peningkatan Jalan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membeberkan alasan program hilirisasi aspal Buton belum optimal untuk peningkatan jalan dan ekonomi daerah.

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ La Ode Ari
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membeberkan alasan program hilirisasi aspal Buton belum optimal untuk peningkatan jalan dan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, Johannes Robert saat seminar Pra Munas Kagama di Kota Kendari, Sultra, Jumat (4/8/2023). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membeberkan alasan program hilirisasi aspal Buton belum optimal untuk peningkatan jalan dan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, Johannes Robert saat seminar Pra Munas Kagama di Kota Kendari, Sultra, Jumat (4/8/2023).

Seminar ini mengambil tema percepatan hilirisasi industri sebagai prime mover ekonomi nasional untuk Indonesia maju, berdaulat dan berkelanjutan.

J Robert mengatakan, hilirisasi atau pengolahan aspal Buton sebagai industri unggulan di Sulawesi Tenggara masih belum optimal dalam menumbuhkan ekonomi daerah dan nasional.

"Kita satu-satumya penghasil aspal terbesar di Indonesia, tetapi belum dikelola dengan baik dalam peningkatan ekonomi kesejahteraan daerah maupun menopang ekonomi nasional," kata J Robert.

Baca juga: Sekjen Kemnaker Minta Pekerja Lokal di Sultra Jangan Hanya Jadi Kuli Program Hilirisasi Industri

Lanjutnya, regulasi yang dibuat pemerintah dalam penggunaaan aspal Buton sudah ditetapkan pemerintah mulai Perpres 12/2021, Permen PUPR Tahun 2018, Permendagri Nomor 64 Tahun 2020.

Kemudian Perda No 2 Tahun 2016 tentang penggunaan aspal Buton untuk pembangunan dan pemeliharaan 40 persen jalan provinsi dan 100 persen jalan di kabupaten dan kota.

Hingga terbaru, SK Gubernur Sultra Tahun 2020 tentang pembangunan jalan provinsi dan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.

"Namun pengolahan aspal Buton dalam peningkatan kesejahteraan dan pemeliharaan jalan di Sultra belum optimal," ujar Robert.

Ia mengungkapkan, kandungan deposite aspal Buton mencapai 660 juta ton yang tersebar Siptapina, Lawele, Ereke, dan Kabungka.

Baca juga: Hilirisasi Tambang Nikel di Sultra Kurang Berdampak Bagi Pendapatan Daerah, Masalahnya Masih Dikaji

Selain itu, aspal Buton juga dikelola 16 perusahaan aktif dengan kapasitas produksi 2.051.600 ton per tahun.

Sehingga dengan kapasitas itu, aspal Buton berpotensi pengaspalan jalan nasional, provinsi dan kabupaten sejauh 581 ribu kilometer.

"Namun faktanya saat ini untuk menyelesaikan jalan tersebut menggunakan aspal minyak impor," ucapnya.

Akumulasi angggaran untuk penggunaan aspal Buton di jalan provinsi hanya menghabiskan Rp105 miliar. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved