Kemenkeu Beberkan Rencana Kenaikan Tukin PNS, Begini Daftar Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Tayang: Selasa, 27 Juni 2023 16:35 WITA

Editor: Risno Mawandili

Kemenkeu Beberkan Rencana Kenaikan Tukin PNS, Begini Daftar Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Istimewa

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan rencana pemerintah mengupayakan besaran kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca Selanjutnya:

BKN Tetapkan Kenaikan Pangkat ASN Setiap Bulan: Ini Aturan Barunya Tak Lagi Tunggu April dan Oktober

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan rencana pemerintah yang mengupayakan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kenaikan tukin PNS tersebut bisa segera direalisasikan, tergantung reformasi birokrasi tiap-tiap kementerian/lembaga (K/L).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah naikan tukin PNS tiga K/L pada beberapa waktu lalu, yakni Kementerian Perencanaan dan Pembangaunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kenaikan yang sama akan diberikan kepada K/L lain.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, kenaikan tukin PNS bisa terjadi asalkan K/L mampu meningkatkan reformasi birokrasi.

Peningkatan tersebut akan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Jika memenuhi syarat, maka K/L tertentu akan mendapatkan kenaikan serupa.

"Semuanya melalui satu proses penilaian yang dikoordinasikan Kemenpan-RB, untuk beberapa kementerian lain juga sedang berlangsung," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa pada Senin (26/6/2023), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Isa menjelaskan, besaran tukin yang sudah mengalami penyesuaian nantinya akan diperhitungkan dalam anggaran belanja pegawai masing-masing K/L.

Dengan demikian, akan terdapat kenaikan anggaran belanja.

"Tentu saja akan diberikan peningkatan (anggaran belanja pegawai) sedikit pada masing-masing K/L tersebut," katanya.

Apabila kenaikan tukin terjadi sebelum tahun anggaran selesai, sumber dana yang digunakan berasal dari anggaran belanja yang telah dialokasikan K/L pada awal tahun.

Alokasi kenaikan tukin dalam anggaran K/L bisa didapat dari optimalisasi yang telah dilakukan.

"Baru dilakukan penyeusaian tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran di APBN," ucap Isa.

Isa juga menegaskan, kenaikan tukin Kementerian PPN/Bappenas, BPKP, dan Kemenpan-RB beberapa waktu lalu terjadi karena telah meningkatkan reformasi birokrasi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi memberikan aprsiasi pada tiga K/L tersebut.

"Presiden memberikan apresiasi kepada pegawai di Kementerian PPN, PPKP, dan Kemenpan-RB karena upaya mereka untuk terus melakukan reformasi birokrasi di kementerian masing-masing," tuturnya.

Kenaikan Tukin PNS

Presiden Jokowi menaikan tukin PNS Kementerian PPN/Bappenas, BPKP, dan Kemenpan-RB beberapa waktu lalu.

Berikut daftar tukin di tiga K/L tersebut berdasarkan golongan 1 hingga 17:

- Kelas Jabatan 1 Rp 2.575.000

- Kelas Jabatan 2 Rp 3.154.000

- Kelas Jabatan 3 Rp 3.980.000

- Kelas Jabatan 4 Rp 4.179.000

- Kelas Jabatan 5 Rp 4.607.000

- Kelas Jabatan 6 Rp 4.837.000

- Kelas Jabatan 7 Rp 5.079.000

- Kelas Jabatan 8 Rp 6.349.000

- Kelas Jabatan 9 Rp 7.474.000