Bapas Kelas II Baubau Wakili Sultra Menuju WBK, Irjen Kemenkumham RI Razilu Beri Penguatan

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, BAUBAU - Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas II Baubau menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Ir Razilu, mengunjungi Bapas Kelas II Baubau untuk memberikan penguatan, Sabtu (10/6/2023).

Dalam kunjungan tersebut turut hadir Plh Kakanwil Sultra, Kepala Bapas Kelas II Baubau dan Kepala Lapas Kelas II Baubau di Aula Bapas Kelas II Baubau.

Itjen Kemenkumham RI Ir Razilu mengatakan, Bapas Kelas II Baubau telah berhasil mengikuti seleksi sampai ke tinggkat Tim Penilai Nasional (TPN) untuk pembangunan zona integritas menuju wilaya birokrasi WBK.

"Mereka berkompetisi dengan kurang lebih 851 satuan kerja di seluru indonesia. Di Sultra, hanya ada dua, Kanwin Hukum dan Ham Sultra menuju WBBS dan Bapas Kota Baubau menuju WBK," ujarnya.

Kata dia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bakal mengumumkan hasilnya pada 10 Desember 2023 mendatang atau pada Hari Anti Korupsi se Dunia.

"Saya berikan penguatan kepada mereka, agar melakukan beberapa hal untuk nanti pada masanya, Kabapas dan Kakanwil naik ke mimbar untuk menerimah penghargaan dari Kemenpan RB," terang Ir Razilu.

Baca juga: Ribetnya Akses Informasi di PN Agama Kendari, Diduga Tak Sesuai Indikator Zona Integritas WBK WBBM

Disisi lain, Kepala Bapas Kelas II Kota Baubau Sri Maryani menjelaskan, pihaknya telah melakukan pembenahan pada 6 area perubahan sesuai indikator yang ditentukan untuk menuju WBK.

Selain itu, kata dia, pihaknya telah melakukan transformasi pelayanan terdigitalisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

"Jadi masyarakat sebagai pengguna layanan, dan para stakeholder terkait dapat merasakan dampak ekonomis, efektifitas dan efisien," ucapnya.

Sri Maryani menuturkan, terdapat beberapa inovasi layanan birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan juga bentuk kegiatan yang bekerjasama bersama mitra instansi terkait.

Layanan itu diantaranya adalah, Layanan Tracking Litmas (LAKILI), Layanan Bimbingan Online (LABONI), Layanan Pos Bapas Raha (LAPOBAR) dan Treatment dan Asesmen Terpadu (TANDU).

"Kita juga telah melakukan program pencegahan terhadap potensi timbulnya perilaku penyimpangan kewenangan, seperti perilaku korupsi, pungli, pemerasan, dan gratifikasi melalui internalisasi," kata dia.

"Adapula public campaign, secara masif dan sistematis sehingga telah tercipta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari korupsi," lanjut Sri Maryani.

Baca juga: Stasiun KIPM Kendari Sulawesi Tenggara Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Ia menambahkan, pihaknya akan terus memaksimalkan peningkatan sarana dan prasarana serta penerapan berbagai inovasi pelayanan publik.

"Adanya pelayanan ini diharapkan, proses layanan Bapas Baubau dapat menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin baik dan prima," jelasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Muhammad Abiddin)