Berita Buton Utara
Komisioner Komnas HAM Pilu Lihat Jalan Rusak di Buton Utara Saat Kunjungan: Padahal Penghasil Aspal
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anis Hidayah membagikan momen kondisi jalan rusak di daerah Sulawesi Tenggara.
Penulis: Laode Ari | Editor: Desi Triana Aswan
Bahkan kata dia, jalan rusak di daerah tersebut seperti di wilayah Kecamatan Kamboa dan Kulisusu Barat sama dengan kondisi di Lampung yang sempat viral di media sosial.
"Di Desa Bubu, Bubu Barat kecamatan Kambowa hanya sedikit jalan yang mulus, selebihnya rusak parah, lubang-lubang besar seperti jalan di Lampung yang sempat viral beberapa waktu yang lalu.
"Di Lambale Kalisusu Barat dan beberapa daerah di Kalisusu hampir sepanjang 30 KM juga rusak parah. Di beberapa kecamatan lain, ada sekitar 10 KM, 5 KM, 1 KM yang juga lubang-lubang lebar menganga. Dari 6 jam perjalanan, mungkin hanya 1,5 jam kami melalui di jalan mulus, selebihnya 4,5 jam melewati jalan rusak. Apalagi saat malam, gelap gulita," ungkapnya.
Anis menuturkan selama perjalan itu tak banyak kendaraan lain yang dtemui, kemungkinan karena kondisi jalan rusak parah.
Begitupula dengan perumahan warga yang tidak banyak ditemui karena wilayah Buton Utara masih banyak hutan dan perkebunan.
Baca juga: Senyum Presiden Jokowi Lihat Jalan Rusak di Lampung, Tatap Lobang Genang Air Saat Mobilnya Melintas
Tak hanya kondisi jalan rusak, akses jaringan telekomunikasi juga menjadi kendala komisioner Komnas HAM bersama tim menuju Ereke, ibukota Kabupaten Buton Utara.
"Sepanjang perjalanan ketika mulai memasuki Buton Utara, signal HP juga hilang untuk semua provider telekomunikasi. Signal baru muncul saat memasuki Ereke, ibu kota Buton Utara," ucapnya.

Dirinya berharap kondisi jalan rusak segera menjadi perhatian khusus pemerintah setempat. Karena akses jalan yang bagus bisa menjamin pemehuhan kebutusan dan kesejahteraan masyarakat.
"Semoga jalan bisa segera diperbaiki," tutur Anis Hidayah. (*)
(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.