BKKBN Sultra

Menko PMK Muhadjir Effendy Tekankan Akurasi Standar Pengukuran Bayi Stunting di Jambi

Muhadjir menyampaikan terkait akurasi standar pengukuran bayi stunting di setiap daerah perlu adanya alat pengukuran yang standar.

Istimewa
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan poin-poin intervensi strategis percepatan penurunan stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jambi dalam Roadshow yang digelar secara daring, Senin (17/4/2023). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan poin-poin intervensi strategis percepatan penurunan stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jambi dalam Roadshow yang digelar secara daring, Senin (17/4/2023).

Muhadjir menyampaikan terkait akurasi standar pengukuran bayi stunting di setiap daerah perlu adanya alat pengukuran yang standar.

Oleh karena itu, Muhadjir berharap pada 2023, seluruh Puskesmas dan Posyandu telah memiliki USG dan alat antropometri sesuai dengan standar untuk menyajikan data akurat prevalensi stunting di tiap daerah.

“Saya kira nanti dapat melakukan pelatihan-pelatihan kader sehingga semuanya bisa menguasai betul-betul, menguasai teknik strategis cara mengukur termasuk para dokter yang belum paham tentang USG barangkali ada nanti juga supaya ada pelatihan, kalau anggaran dari pusat belum ada saya mohon Pemprov bisa mengalokasi pelatihan ini secara besar-besaran agar bisa segera terealisasi upaya kita untuk menyajikan hasil uji EPPGBM yang tepat," kata Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir meminta Pemda untuk mengusulkan pemenuhan sanitasi dan air bersih melalui Menteri PUPR pada Tahap 2 di tahun 2023 bagi daerah-daerah yang membutuhkan dalam rangka penanganan intervensi sensitif risiko tinggi stunting.

Baca juga: BKKBN Mutakhirkan Data Keluarga Untuk Akurasi Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kemudian, mengusulkan daerah-daerah kantong kemiskinan untuk upaya bantuan rumah layak huni bagi keluarga risiko tinggi stunting.

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Nopian Andusti mengatakan dari 919.705 keluarga risiko tinggi stunting di Provinsi Jambi terdapat 12,26 persen keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, 9,8 persen keluarga yang tidak memiliki akses air minum yang layak, dan 8,4 persen di antaranya tidak memiliki jamban yang tidak layak.

Nopian berharap dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dapat melakukan intervensi dari hulu ke hilir.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu gerakan pencegahan melalui pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum menikah bagi calon pengantin lewat aplikasi Elsimil.

“Pemeriksaannya sederhana sekali hanya HB-nya, lingkar lengan atasnya, masa berat tubuh dan tinggi badannya, dan ini kenapa tiga bulan kita bahas, dengan tiga bulan sebelum menikah ini apabila terjadi gangguan kesehatan bagi calon pengantin, maka dapat dilakukan intervensi kesehatan dan kita harapkan dan pastikan bahwa setelah menikah atau dalam kondisi hamil dalam kondisi sehat walafiat,” ujar Nopian.

Baca juga: Kepala BKKBN Dorong Pemda Gerak Cepat Belanjakan Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita

Nopian juga menampilkan data hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Provinsi Jambi yang diinput melalui Elsimil sebagai gambaran bagi para kepala daerah Provinsi Jambi dan menjelaskan bahwa Provinsi Jambi memiliki 7.662 Tim Pendamping Keluarga yang salah satu tugasnya adalah mendampingi calon pengantin.

Terakhir, Nopian menjelaskan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik/ BOKB dari BKKBN untuk Provinsi Jambi dan menekankan kepada realisasi anggaran DAK non-fisik agar terus ditingkatkan penyerapannya karena dinilai masih cukup rendah.

Nopian mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi atas keberhasilannya menurunkan angka prevalensi stunting Provinsi Jambi secara signifikan dari 22,4 persen pada tahun 2021 menjadi 18 persen pada tahun 2022 berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sehingga menempati urutan tujuh provinsi terbaik dalam penanganan stunting di Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jambi, H Al Haris mengatakan optimismenya dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi dengan berbagai rencana aksi percepatan penurunan stunting.

"Kita targetkan di tahun 2023 dan 2024, kita maksimalkan bahwa sebisa mungkin di bawah angka hari ini, gerakan untuk semua masif luar biasa dan kita juga meminta dan melibatkan juga dari POLRI TNI dan di sini ada Babinkamtibnas dan lainnya, kita juga minta mereka fokus membantu kita di lapangan," jelasnya.

Baca juga: BKKBN Apresiasi Gotong Royong Cegah Stunting di Jaksel, Kota dengan Prevalensi Terendah di DKI

"Nah, kalau ini bisa dibuat dengan baik dikemas dengan baik di lapangan. Saya yakin ini pasti akan di bawah angka 12 persen di akhir 2024 depan. Saya lihat semangat kabupaten dan kota ini luar biasa di lapangan,” kata Al Haris. (*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved