Anggota DPR RI Sultra Hugua Sebut Politik Dinasti Tak Dilarang Asal Sesuai Etika, Jangan Dipaksakan

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Anggota DPR RI Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua mengatakan politik dinasti tidak dilarang asalkan sesuai etika.

Hal tersebut disampaikan dalam kuliah umum bertajuk Maraknya Politik Dinasti di Sultra, Mahasiswa Bisa Apa? di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (FISIP UHO), Senin (10/4/2023).

Kuliah umum ini diikuti mahasiswa Ilmu Politik yang sedang program mata kuliah wajib politik lokal dan mahasiswa Ilmu Komunikasi yang dipersiapkan untuk menjadi penulis ke depannya.

Hugua menyimpulkan politik dinasti sebenarnya tidak dilarang, karena tidak ada undang-undang yang mengatur.

Namun, dalam politik dinasti yang dilarang adalah karena kekuatan uang, kekuatan kekuasaan lalu tidak punya kapasitas calonnya yang didorong dan dipaksa dengan cara apapun.

Baca juga: Anggota DPR-RI Dapil Sulawesi Tenggara Terkaya: Hugua, Rusda Mahmud, Ridwan Bae, Tina Nur Alam

"Jadi politik dinasti tidak dilarang, karena tidak ada undang-undang yang melarang itu. Itu hak sebagai warga negara dipilih dan memilih," ujarnya.

"Hanya saja yang dilanggar mungkin etika, tidak layak tapi dipaksa-paksa, karena punya kemampuan uang, punya kemampuan jaringan dan infrastruktur," tambah Hugua.

Mahasiswa pun akhirnya sepakat ke depannya memilih berdasarkan track record, kapasitas, seperti berpikir, penggunaan perasaan lalu tindakannya.

Sehingga, Hugua berharap mahasiswa ke depannya bisa menciptakan Undang-UPemilu yang lebih mampu mengakomodir dan menekan politik dinasti.

Selain itu, anggota DPR RI ini turun mensosialisasikan tentang esensi kepemimpinan kepada masyarakat di Kota Kendari, Provinsi Sultra.

Baca juga: Hugua Masih Nyaman di DPR RI, Belum Nyatakan Kesiapan Bakal Maju di Pilgub Sulawesi Tenggara 2024

"Kira-kira tahun ini masih ada 40 titik lagi untuk saya mensosialisasikan tentang esensi kepemimpinan dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan, dari kabupaten ke kabupaten," ujarnya.

"Sehingga kita harapkan endingnya pemimpin politik dan pejabat negara yang dipilih melalui Pemilu 2024 bisa bekerja untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (*)

(Tribunnewssultra.com/Dewi Lestari)