Kasus Pelecehan Seksual Prof B, Ini 4 Tuntutan Forum Pemerhati Perempuan dan Anak Sultra ke Jaksa

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Berikut tuntutan Forum Pemerhati Perempuan dan Anak Sultra kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), dugaan pelecehan seksual dilakukan Prof B, Kamis (6/4/2023).

Forum Pemerhati Perempuan dan Anak, mengapresiasi sikap korban untuk mengungkap pengalaman pelecehan seksual, yang terjadi 17 Juli 2022 lalu.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan langkah awal mendukung upaya pemulihan korban, memutus imunitas dan mencegah kejadian berulang.

Baca juga: Aksi Diam Forum Pemerhati Perempuan dan Anak Sultra Desak Jaksa Adil dalam Kasus Pelecehan Prof B

Kasus pelecehan yang dialami R, mengkonfirmasi pola kekerasan seksual di lingkungan universitas, umumnya menggunakan relasi kuasa dosen.

Relasi kuasa tersebut kerap berlapis, dengan bentuk kekuasaan diantaranya popularitas.

Upaya penanggulangan kekerasan seksual dilingkungan pendidikan penting mempertimbangkan relasi kuasa timpang tersebut.

Agar upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual dapat dilakukan komprehensif dan sistemik.

Berdasarkan pengaduan dan pemantauan kasus tersebut, Forum Pemerhati Perempuan dan Anak Sultra mengapresiasi kinerja aparat hukum.

Walaupun proses penanganannya sangat lambat yang saat ini dipersidangkan Kejari Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hampir satu tahun dilaporkan, namun kasus ini masih bergulir diranah hukum.

Baca juga: Aliansi Perempuan Sultra Duga Ada Relasi Kuasa Dalam Kasus Pelecehan Prof B yang Belum Tuntas

JPU diharapkan dapat bersikap proporsional, dengan menjalankan fungsi jaksa, sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan hakim.

Berkekuatan hukum tetap, pada saat pembacaan tuntutan oleh JPU, Senin (10/4/2023) mendatang.

Jaksa memiliki andil penting dalam penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan (KtP), yang diproses melalui sistem peradilan pidana.

Dimulai dari tahapan pra penuntutan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan hakim. 

Andil ini berkontribusi dalam mewujudkan upaya Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tentang Kesetaraan Gender dan Tujuan tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.