Usaha Perkayuan di Kendari dan Konawe Selatan Sultra Banyak Tak Berizin, Dokumen dan Cara Daftar

Selanjutnya melengkapi administrasi, di antaranya akta notaris (perusahaan), NPWP, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau UKL/UPL (industri), dan titik koordinat tempat berusaha.

"Kalau dokumen bangsal dan penggergajian kayu sudah bagus. Kita fokus lagi bahan bakunya," jelas Dharma Prayudi Raona.

"Seharusnya kalau izin berusaha tidak ada tidak boleh, malahan harusnya kita tutup usahanya, tapi kembali lagi kita di sini mau lakukan pembinaan," bebernya.

Sementara itu, Kepala Subag Tata Usaha KPH Bularaya, Syahlan menjelaskan setelah melakukan pendataan pada tahun lalu, pihaknya melaporkan hasil pendataan tersebut ke Dinas Kehutanan.

Terdapat tiga izin rotan yang sudah resmi, 13 industri penggergajian kayu telah memiliki izin dari total 47 industri penggergajian kayu di Kabupaten Konsel, sementara 33 lainnya belum memiliki izin.

Baca juga: Cukup Bayar Rp50 Ribu, UMKM Bisa Buat Perseroan Perorangan di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara

"Hanya 33 industri penggergajian kayu yang belum punya izin lengkap, dan kami juga data asal usul bahan bakunya," jelasnya.

"Dan itu juga belum ditopang sepenuhnya dengan perizinan yang sah, termasuk kemudian bangsal-bangsal," tambahnya.

Untuk bangsal atau penjual kayu di Kota Kendari rata-rata telah memiliki izin, tetapi untuk somel rata-rata tidak memiliki izin lengkap.

"Hanya saja mereka itu juga memiliki penggergajian kayu. Sebenarnya yang kami data itu adalah bangsal-bangsal yang terintegrasi dengan penggergajian kayu, harusnya penggergajian kayu ini punya izin, tapi rata-rata mereka belum punya izin," jelasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)