Pemerintah Kota Kendari Tingkatkan Kolaborasi dan Integrasi Wujudkan Ketangguhan Hadapi Bencana

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Kendari meningkatkan kolaborasi dan integrasi dalam mewujudkan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengatakan dalam konteks penanggulangan bencana pemerintah memiliki mandat untuk melindungi penduduk atau warganya dari kemungkinan bencana.

Kata dia, saat ini dengan datangnya masa pancaroba dan menjelang musim penghujan, diperlukan kewaspadaan siaga bencana, terutama ancaman bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sehingga, perlu dilakukan partisipasi dari semua kalangan termasuk masyarakat dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana, juga pembekalan pengetahuan dan keterampilan teknis.

Untuk itu, Pemerintah Kota Kendari menggelar Kongres I Forum Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2022, pada Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Veteran di Kendari Sulawesi Tenggara Terima Penghargaan di Peringatan Hari Pahlawan ke-77

Hal tersebut berdasarkan, Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 945 Tahun 2018 tentang pembentukan pengurus FPRB Kota Kendari periode tahun 2018-2021 yang telah berakhir.

"Sehingga masyarakat dapat bertindak tepat dan cepat ketika terjadi bencana sewaktu-waktu," ucap Asmawa Tosepu.

Menurutnya, keberadaan FPRB Kota Kendari memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sebagai ujung tombak pengurangan risiko bencana di daerah.

Di mana, peran ini dapat diwujudkan dengan membantu masyarakat untuk memberikan edukasi tentang hal tersebut.

"Jadi pelatihan dan bahkan pengembangan budaya yang sering terkena bencana, sehingga masyarakat atau kita semua dapat hidup nyaman di kawasan hunian yang rawan bencana," ungkapnya.

Baca juga: Kantor Bahasa Sultra Sosialisasi Penerapan Bahasa Indonesia Bagi TKA di Perusahaan Tambang Morosi

Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, Paminuddin mengatakan giat ini memberikan informasi yang bisa meningkatkan peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan membangun kerja sama para pihak.

Juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi para pihak, dalam upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi.

"Ini merupakan kegiatan penting dan berkesinambungan dalam upaya pengurangan risiko bencana yang timbul akibat perubahan iklim," ungkapnya.

Ia membeberkan FPRB adalah salah satu penilaian indikator kinerja utama BPBD dan merupakan indikator standar pelayanan minimal sub urusan bencana yang menjadi urusan wajib pemerintah.

Nantinya, hasil kongres pertama ini dapat memberikan penyegaran dari pengurus baru dalam upaya dinamis membantu mengembangkan sistem lebih luas terhadap pengembangan risiko bencana.

Baca juga: Peringati Hari Pahlawan Nasional ke-77 Tahun, Gerakan Pemuda Ansor Konawe Gelar Dialog Kebangsaan

Selain itu, adaptasi perubahan iklim dalam proses pembangunan yang berkelanjutan sebagai wujud dukungan program Kendari Bergerak. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)