Berita Sulawesi Tenggara

Pembangunan Gedung Baru Kantor Gubernur Sultra Ditolak DPRD Sulawesi Tenggara, Sebut Dewan Lalai

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara (DPRD  Sultra) meminta penjelasan Gubernur Ali Mazi soal pembangunan gedung baru kantornya.

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
Dinas PU Cipta Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara (DPRD  Sultra) meminta penjelasan Gubernur Ali Mazi soal pembangunan gedung baru kantornya. Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sultra membangun gedung baru kantor Gubernur Sultra setinggi 22 lantai yang menelan dana Rp400 miliar dari APBD. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara (DPRD  Sultra) meminta penjelasan Gubernur Ali Mazi soal pembangunan gedung baru kantornya.

Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sultra membangun gedung baru kantor Gubernur Sultra setinggi 22 lantai yang menelan dana Rp400 miliar dari APBD.

DPRD dinilai lalai saat rapat paripurna pembahasan APBD 2022 dengan Pemprov Sultra mengenai pembangunan kantor tersebut.

Karena DPRD Sultra tidak pernah menyetujui atau membahas pembangunan gedung baru kantor Gubernur, tetapi yang diusulkan hanya rehab.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra, La Ode Frebi Rifai, mengatakan, pembangunan gedung baru bisa terealisasi meski tidak disetujui DPRD Sultra sebagai kelalaian.

Baca juga: Gedung Baru Kantor Gubernur Sultra Diklaim Tertinggi di Sultra, Kalahkan Tugu Persatuan MTQ

Karena saat itu, Badan Anggaran DPRD Sulawesi Tenggara hanya membahas rencana rehab gedung kantor Gubernur Sultra.

"DPRD tidak ketahui itu (pembangunan gedung baru), tapi disetujui karena tidak diperiksa secara detail setiap dokumen yang dijabarkan dinas terkait," ucap Frebi saat diwawancarai, Senin (12/9/2022).

Untuk itu, kata frebi, Fraksi PDIP DPRD Sultra meminta penjelasan bahkan menolak pembangunan gedung baru yang menghabiskan anggaran Rp400 miliar tersebut.

Menurutnya, dengan anggaran Rp400 miliar, seharusnya Pemprov Sultra bisa memprioritaskan membantu kebutuhan masyarakat termasuk pengerjaan jalan rusak.

"Apalagi dengan kenaikan BBM, dana pembangunan seharusnya bisa dianggarkan menghadapi inflasi seperti hibah-hibah ke masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Gedung Baru Kantor Gubernur Sultra 22 Lantai Mulai Dibangun, Peletakan Batu Pertama Jumat Subuh

Selain itu, Fraksi PDIP DPRD Sultra meminta Gubernur Ali Mazi tidak melanjutkan lagi pembangunan gedung baru tersebut.

Karena dengan masa pengerjaan gedung  yang lebih dari setahun (multi years) bisa terancam mangkrak saat kepemimpinan berganti.

"Apalagi masa jabatan Gubernur Sultra sisa satu tahun lagi, bisa tidak dilanjutkan lagi dengan Penjabat atau Gubernur Sultra selanjutnya," ucap Frebi.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sultra, Sudirman mengatakan pembangunan gedung baru kantor senilai Rp400 miliar tidak dianggarkan dalam APBD Sultra 2022.

"Karena memang pembahasan angaran di Badan Anggaran, tapi pada waktu rapat di Komisi III DPRD tidak dibahas pembangunan gedung baru kantor Gubernur Sultra," jelas Sudirman.

Baca juga: Anggaran Rp 27 Miliar Dikucurkan Pemprov Sulawesi Tenggara Bangun Gedung Baru Kantor Gubernur Sultra

Nanti, kata Sudirman, DPRD Sulawesi Tenggara akan mempertanyakan hal tersebut saat rapat paripurna Rancangan APBD Perubahan 2022.

Hal ini untuk memperjelas alasan Pemprov Sulawesi Tenggara membangun gedung baru kantor Gubernur Sultra.

"Ya pastinya jika ada pengerjaan lanjutan di gedung baru tersebut, PKS akan menolak," ujar Sudirman. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved