Berita Konawe

KPU Dorong Kemendagri Keluarkan Kodefikasi Kecamatan Tongauna Utara Konawe Sulawesi Tenggara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera keluarkan kodefikasi Kecamatan Tongauna Utara.

Penulis: Arman Tosepu | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ Arman Tosepu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera keluarkan kodefikasi Kecamatan Tongauna Utara. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Konawe, Andang Masnur saat ditemui di ruang kerjanya, pada Kamis (1/9/2022). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera keluarkan kodefikasi Kecamatan Tongauna Utara.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Konawe, Andang Masnur saat ditemui di ruang kerjanya, pada Kamis (1/9/2022).

Andang Masnur menuturkan, pihaknya berharap Kecamatan Tongauna Utara segera mendapatkan kodefikasi kecamatan.

Sehingga, kata dia, saat pembentukan penyelenggara atau badan ad hoc khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tongauna Utara memiliki PPK tersendiri.

"Jadi kalau pengalaman 2019 kemarin, PPK kita di Kecamatan Tongauna dan Tongauna Utara gabung. Jadi hanya ada lima PPK," kata Andang.

Baca juga: Usai Laka Lantas, Polsek Tongauna Ingatkan Pengawas Perbaikan Jalan Pasang Rambu Keselamatan

Kelima PPK tersebut, kata Andang Masnur, menangani kurang lebih 20 kelurahan dan desa tersebar di dua kecamatan ini.

Ia menambahkan, tugasnya memang berat karena bentang wilayah Tongauna dan Tongauna Utara cukup luas.

Saat ini, pihaknya masih berpegang pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang jumlah kecamatan di Konawe yakni sebanyak 27 kecamatan.

"Jadi penyelenggaranya nanti kita usahakan ada perwakilan dari Tongauna Utara sehingga bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik," lanjutnya.

Untuk rencana perekrutan, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis dan rapat koordinasi yang diselenggarakan terkait perekrutan tersebut.

Baca juga: Dinas PUPR Sebut Tidak Punya Kewenangan Hentikan Aktivitas Kendaraan Perusahaan di Konawe Sultra

Sementara itu, untuk Kecamatan Anggotoa berdasarkan hasil konsultasi di Kemendagri dipastikan akan bergabung dengan Kecamatan Wawotobi. (*)

(TribunnewsSultra.com/Arman Tosepu)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved