Berita Konawe

Bawaslu Konawe Sebut Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Harus 50 Persen Jumlah Kecamatan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konawe sebut pengurus partai politik (parpol) tingkat kabupaten harus terisi minimal 50 persen dari jumlah kecamatan.

Penulis: Arman Tosepu | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ Arman Tosepu
Ketua Bawaslu Konawe, Sabda saat sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemilu/Pemilihan Umum, Selasa (12/7/2022). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konawe sebut pengurus partai politik (parpol) tingkat kabupaten harus terisi minimal 50 persen dari jumlah kecamatan.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Konawe, Sabda saat sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemilu/Pemilihan Umum, Selasa (12/7/2022).

Sabda mengatakan, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 194 tentang penataan jumlah kecamatan termasuk jumlah kepengurusan parpol hingga tingkat kecamatan.

Di tingkat provinsi, kata Sabda, parpol harus memiliki pengurus minimal 75 persen dari 17 kabupaten dan kota.

"Iya, kalau dari 17 kabupaten dan kota satu partai politik harus terisi 13 kabupaten dan kota," jelas Sabda.

Baca juga: Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara Didorong Berperan Aktif dalam Pengawasan Pemilihan Umum

Selanjutnya, tingkat Kabupaten Konawe parpol harus memiliki pengurus minimal 50 persen dari 27 kecamatan yang tercatat.

"Jadi kalau Kabupaten Konawe ada 27 kecamatan seharusnya dari 27 dibulatkan menjadi 14 kecamatan," imbuhnya.

Sehingga, lanjut Ketua Bawaslu Konawe ini, setiap partai politik harus memiliki keterwakilan pengurus di kecamatan.

Sementara, untuk total jumlah pengurus tingkat Kabupaten Konawe sesuai dengan jumlah penduduk dengan persentase 1:1.000.

"Sebanyak 260 ribu, kalau seperseribunya berarti 260 orang itu per partai politik jumlah pengurusnya," jelasnya.

Baca juga: Bawaslu Konawe Luncurkan Meja Bantuan Pemantau Pemilu 2024, Buka Pendaftaran Mulai 14 Juni 2022

Selain itu, Sabda menjelaskan, parpol lama atau partai yang telah lolos di parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual hanya administrasi.

Sebaliknya partai politik baru, harus mengikuti verifikasi faktual dan administrasi untuk menjadi peserta Pemilu 2024.

"Iya, ada perbedaan partai politik lama dengan parpol baru," jelas Ketua Bawaslu Konawe, Sabda. (*)

(TribunnewsSultra.com/Arman Tosepu)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved