Pemekaran Konawe Timur Sultra, Sudah Kantongi Rekomendasi hingga Ditinjau DPR dan DPD RI

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Wilayah Konawe Timur disebut-sebut akan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal ini disampaikan Ketua Pemekaran Konawe Timur Ridwansyah Taridala yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kota Kendari.

Saat diwawancarai beberapa waktu lalu, Ridwansyah Taridala menyebut pemekaran Konawe Timur (Kontim) hanya tinggal menuggu kebijakan pemerintah pusat.

Sebab untuk dokumen seperti dokumen pemekaran DOB Kontim telah terpenuhi.

Baca juga: 12 Kecamatan Masuk Wilayah Pemekaran Konawe Timur, Perkantoran di Moramo Utara dan Konda

"Kita masih menunggu kebijakan Pemerintah pusat. Harapan kita bisa lebih cepat tapi ternyata pemerintah pusat punya kebijakan lain, dan yang pasti kami sudah siap dari sisi dokumen," katanya pada 7 Juli 2022.

Sekda Kota Kendari ini juga menyebut wilayah pemekaran Konawe Timur sudah pernah ditinjau DPR RI dan DPD RI.

Apalagi DOB Kontim sudah lama disuarakan, sudah ada rekomendasi persetujuan dari Pemerintah pusat.

"Baik lokasi perkantoran, kondisi sosial masyarakat dan potensi wilayah, DPRRI Komisi 2 dalam hal ini DPDRI komite 1 sudah pernah tinjau," bebernya.

Wilayah pemekaran Konawe Timur terdiri dari 12 kecamatan yang masih berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan.

Baca juga: Wacana Pemekaran Konawe Timur, Akademisi UHO Kendari Sebut Dampak Ekonomi dan Layanan Publik

Sementara untuk lokasi pusat pemerintahan dipusatkan di Kecamatan Moramo Utara dan Kecamatan Konda.

"Kesepakatan bersama orang-orang tua kita, menjadi area perkantoran antara Kecamatan Moramo Utara dan Kecamatan Konda. Karena itu insyaallah berada di tengah-tengah antara kecamatan terjauh yakni Mowila dan Laonti," kata Ridwansyah.

Cakupan calon DOB Konawe Timur ini diantaranya

- Kecamatan Landono

- Mowila

- Ranomeeto

- Ranomeeto Barat

- Konda

- Wolasi Moramo

- Moramo Utara

- Laonti

- Kolono

- Kolono Timur

- Sabulakoa