Mahasiswa KKN UHO Bareng KPU dan Bawaslu Bombana Dialog Bahas Pilkada 2024 di Kasabolo Poleang

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Halu Oleo atau UHO Kendari menggelar dialog tentang Pilkada 2024.

Dialog ini turut diikuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Berlangsung di Aula SMK Negeri 3 Bombana, Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sultra, pada Jumat (8/7/2022).

Lurah Kasabolo, Muktar mengatakan diskusi ini sangat baik untuk pemahaman soal Pemilu mendatang kepada masyarakat.

"Marilah kita mengikuti sosialisasi dialog ini agar kita terhindar dari berita hoax, politik uang, dan kampanye hitam," katanya.

Baca juga: KNPI Sultra Gelar Dialog Kepemudaan, Ali Mochtar Ngabalin: Modal Utama Pemuda Adalah Culture

Untuk itu, ia mengungkapkan melalui diskusi ini masyarakat dapat kembali menyampaikan kepada keluarga di Kelurahan Kasabolo.

Kata dia, hal itu bertujuan agar Kelurahan Kasabolo dapat menjadi kelurahan percontohan pelaksanaan Pilkada yang baik di Bombana.

Senada, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bombana mengatakan dialog ini sangat diperlukan bagi masyarakat untuk menyongsong pesta demokrasi 2024 mendatang.

"Saya mengucapkan terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa KKN yang sudah mengadakan kegiatan ini, sangat membantu Kelurahan Kasabolo untuk lebih baik lagi ke depannya," ujarnya.

Adapun pembicara dalam dialog ini adalah Ketua KPU Bombana, Aminuddin dan Koordinator HPPS Bawaslu Bombana, Darma.

Baca juga: Kapolresta Kendari Tak Gentar Meski Didemo: Kami Mencegah Aksi Premanisme di Depan Kampus UHO

Ketua KPU Bombana, Aminuddin, mengungkapkan KPU pernah diterpa berita hoax dalam pemilihan yang belum dilaksanakan, tetapi kabar pemenang sudah tersebar di masyarakat.

Aminuddin menerangkan satu cara agar terhindar dari berita hoax adalah dengan tidak mempercayai apalagi meneruskan ke sosial media.

Katanya, terlebih kini adanya UU ITE yang mengatur masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita hoax.

"Tujuan diadakannya politik uang untuk merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, dengan itu jika masyarakat memilih karena uang rawannya terjadi korupsi," ujarnya.

Ia menyebutkan, karna suara masyarakat telah dibeli sehingga para pemimpin akan berusaha mengembalikan uang yang telah dikeluarkan untuk masyarakat sebelumnya.

Baca juga: Wacana Pemekaran Konawe Timur, Akademisi UHO Kendari Sebut Dampak Ekonomi dan Layanan Publik