Tanggapan Menteri Agama, MUI, hingga BNPT soal Konvoi Kebangkitan Khilafatul Muslimin

Menag Yaqut Cholil Qoumas tanggapi aksi konvoi puluhan pengendara sepeda motor beratributkan poster hingga bendera Khilafatul Muslimin.

Penulis: Nina Yuniar | Editor: Ifa Nabila
YouTube Kompas TV
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menanggapi adanya aksi konvoi puluhan pengendara sepeda motor beratributkan poster hingga bendera Khilafatul Muslimin di Jalan Mayjen Sutojo, Cawang, Jakarta Timur. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menanggapi adanya aksi konvoi puluhan pengendara sepeda motor beratributkan poster hingga bendera Khilafatul Muslimin.

Aksi konvoi pengendara motor pendukung Khilafatul Muslimin di Jalan Mayjen Sutojo, Cawang, Jakarta Timur itu terekam kamera video.

Tak hanya konvoi, para pengendara motor yang mengatasnamakan Kelompok Khilafatul Muslimin itu juga membagikan selebaran tentang Khilafah.

Menanggapi konvoi motor tersebut, Menag Yaqut pun menegaskan bahwa Khilafah tidak boleh di Indonesia sebab tak ada bentuk negara selain NKRI.

Baca juga: Imbas Pengibaran Bendera LGBT di Jakarta, MUI Minta Pemerintah Panggil Dubes Inggris untuk Indonesia

"Intinya Khilafah itu enggak boleh di Indonesia," ujar Menag Yaqut seperti dilansir TribunnewsSultra.com dari video di kanal YouTube KompasTV yang tayang pada Rabu (1/6/2022).

"Indonesia ini sudah sepakat bentuk negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak boleh lagi ada bentuk negara di luar itu," sambungnya.

Tak hanya di Jakarta, aksi konvoi Khilafatul Muslimin oleh puluhan pengendara motor juga dilakukan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng).

Untuk diketahui, Khilafatul Muslimin sendiri merupakan sebuah organisasi keagamaan Indonesia yang mengusung ideologi khilafah.

Baca juga: MUI soal Kedubes Inggris di Jakarta Kibarkan Bendera LGBT: Lecehkan Nilai Moral dan Agama

Organisasi yang berpusat di Masjid Kekhalifaan Islam, Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung itu didirikan oleh Abdul Qadir Baraja pada 1997 silam.

Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh menegaskan pancasila sebagai dasar negara RI merupakan aturan yang mengikat.

Dengan demikian, Pancasila perlu ditaati oleh kaum muslimin sesuai dengan aturan syariah.

"Pancasila itu sebagai titik temu yang disepakati sebagai dasar di dalam kenegaraan kita." terang Asrorun Niam.

Baca juga: Menag Yaqut dan Deretan Pernyataan Kontroversial, Teranyar Suara Anjing Menggonggong dan Toa Masjid

"Dan kita sebagai muslim terikat oleh kesepakatan," lanjutnya.

Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris juga mengimbau kepada masyarakat agar tak mendukung atau percaya pada konvoi yang menyerukan kebangkitan Khilafatul Muslimin ini.

"Dipelopori oleh Khilafatul Muslimin yang didirikan oleh Abdul Qadir Baraja yang pernah dipenjara sebanyak 3 kali dan itu pendukung NII dan HTI." jelas Irfan Idris.

"Ini perlu diwaspadai agar masyarakat jangan meyakini, jangan mempercayai konvoi-konvoi seperti ini atas nama ibadah, atas nama khilafah yang tidak dipahami, dan bukan tempatnya di sini," tegasnya.

(TribunnewsSultra.com/Nina Yuniar)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved