Berita Sulawesi Tenggara
DPRD Sulawesi Tenggara Dukung Sikap Gubernur Soal Penunjukan Pj Bupati Buton Selatan dan Muna Barat
DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung langkah Gubernur Ali Mazi soal polemik penunjukan Pj Bupati Buton Selatan dan Muna Barat.
Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung langkah Gubernur Ali Mazi soal polemik penunjukan Pj Bupati Buton Selatan dan Muna Barat.
Pernyataan ini disampaikan langsung Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh jelang Rapat Paripurna di Gedung Sidang Utama DPRD Sultra pada Rabu (25/5/2022).
Rapat Paripurna ini dihadiri Gubernur Sultra Ali Mazi.
Sidang ini mengendakan, penyampaian keputusan dewan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun anggaran 2022.
Ia mengatakan, sesuai hasil rapat dengan Forkopimda, DPRD mendukung langkah Gubernur mempertanyakan ke Kemendagri soal penunjukan dua Pj Bupati yang tidak sesuai usulan Ali Mazi.
Baca juga: Parpol Pengusung Belum Ajukan Kandidat Calon Wabup Koltim, Tunggu Keputusan Pj Bupati Kolaka Timur
"Kami dari DPRD mendukung tindakan dan sikap Gubernur yang mempersoalkan penunjukan Pj Bupati di Sultra oleh Kemendagri," katanya saat sidang.
Pernyataan Ketua DPRD Sultra ini kemudian mendapat sorakan dan ucapan setuju dari anggota dewan yang hadir saat itu.
Terkait masalah tersebut, Gubernur Sultra akan berangkat ke Jakarta untuk membahas penunjukan Pj Bupati ini dengan Kemendagri.
Bahkan, Ketua DPW PAN Sultra ini, juga mengatakan 45 anggota DPRD Sulawesi Tenggara akan menyusul Gubernur ke Kemendagri.
"Kita mendesak Kemendagri, untuk jangan menunjuk penjabat yang bukan dari usulan Gubernur Ali Mazi," lanjutnya.
Baca juga: La Ode Ahmad Monianse Resmi Jabat Wali Kota Baubau, Muhammad Yusup Jadi Pj Bupati Buton Tengah
Menurut politisi yang akrab disapa ARS ini, Kemendagri harus mematuhi aturan dalam mekanisme penunjukan penjabat sementara kepala daerah.
Selain itu, dukungan penolakan bukan menunjukan sikap politik, tetapi juga mematuhi sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan aturan berlaku, termasuk peunjukan Pj Bupati tersebut.
"Jangan kita mau dipressure (tekan) seperti ini, kalau ini terus terjadi, tidak usah ada pengusulan penjabat lagi," jelas Abdurrahman Shaleh.
"Untuk itu kami sangat mendukung langkah Gubernur untuk terlebih dahulu membicarakan penunjukan Pj Bupati ini," tambah ARS. (*)
(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)