‘Ribut-ribut’ Pj Bupati di Sulawesi Tenggara, Kemendagri, DPR, DPRD Respon Penolakan Gubernur Sultra
Penunjukan Penjabat atau Pj Bupati Buton Selatan (Busel) dan Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menuai polemik.
Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Aqsa
lihat foto
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Penunjukan Penjabat atau Pj Bupati Buton Selatan (Busel) dan Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menuai polemik.
Gubernur Sultra Ali Mazi dikabarkan menolak dua nama yang sudah ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menempati posisi kepala daerah sementara itu.
Akibatnya, pelantikan Pj Bupati Busel dan Mubar yang sedianya dijadwalkan berlangsung pada Senin (23/05/2022) ditunda.
Kemendagri sebelumnya sudah menunjuk dua nama untuk menempati posisi tersebut.
Mereka yakni Dr Bahri SSTP MSi yang merupakan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri sebagai Pj Bupati Mubar.
Baca juga: Penolakan La Ode Budiman Sebagai Pj Bupati Buton Selatan, Anggota DPRD Busel Nyaris Diamuk Massa
Selain itu, La Ode Budiman yang merupakan Sekretaris Daerah atau Sekda Buton Selatan sebagai Penjabat Bupati Busel.
Tapi dua nama itu sebelumnya tidak ada dalam daftar usulan yang diajukan Gubernur Sultra ke Kemendagri.
Gubernur Ali Mazi pada Senin petang hanya melantik Muhammad Yusup yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penundaan pelantikan terhadap Pj Bupati Muna Barat dan Buton Selatan,” tulis penggalan poin pertama siaran pers Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Sultra Ridwan Badallah.
Sebagai gantinya, gubernur hanya menunjuk Pelaksana Harian atau Plh Bupati Busel dan Mubar sejak tanggal 22 Mei 2022.
Mereka Sekda Muna Barat LM Husein Tali sebagai Plh Bupati Mubar, dan La Ode Budiman sebagai Plh Bupati Busel.
Sikap gubernur yang menunda pelantikan Pj Bupati Busel dan Mubar tersebut pun membuat Kemendagri hingga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI bereaksi.
Reaksi Kemendagri dan DPR
Staf Khusus Bidang Politik dan Media Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kartorius Sinaga, menyebut Mendagri Tito Karnavian sudah berkomunikasi dengan Gubernur Sultra Ali Mazi.
Memberikan penjelasan terkait mekanisme penetapan penjabat bupati dan diklaim ditanggapi baik oleh gubernur.
