Penolakan La Ode Budiman Sebagai Pj Bupati Buton Selatan, Anggota DPRD Busel Nyaris Diamuk Massa

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Busel, Aliadi, mengatakan, ada 11 orang anggota dewan yang mendukung penolakan La Ode Budiman sebagai PJ Bupati Busel.

"Selanjutnya, kesepakatan penolakan ini akan kami sampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur Sultra, untuk mencabut atau meninjau kembali SK Laode Budiman sebagai PJ Bupati Busel," tegasnya.

Untuk diketahui, Mendagri telah menerbitkan SK penunjukan Pj Bupati Buton Selatan, Buton Tengah, dan Muna Barat.

Namun SK Mendagri itu menimbulkan polemik karena apa yang diputuskan tak sesuai dengan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

Pekan lalu, pemprov Sultra telah mengusulkan nama-nama kandidat Pj Bupati Busel, Buteng, dan Mubar.

Lalu Mendagri menunjuk tiga nama untuk mengisi jabatan Pj Bupati tersebut, yaitu Muhammad Yusup (Pj Bupati Buteng), La Ode Budiman (Pj Bupati Busel), dan Dr Bahri (Pj Bupati Mubar).

Dari tiga nama itu, hanya Muhammad Yusup yang termasuk dalam daftar usulan Pemprov Sultra.

Sementara La Ode Budiman dan Dr Bahri tak termasuk dalam kandidat usulan Pemprov Sultra. Mendagri menunjuk keduanya berdasarkan otoritasnya.

Tetap Dilantik

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi tetap melantik penjabat Bupati Buton Selatan dan Muna Barat.

Baca juga: Gubernur Sultra Takluk Ditangan Kemendagri, DPR Tegaskan Pj Bupati Busel dan Mubar Wajib Dilantik

Keputusan tersebut setelah Mendagri Tito Karnavian berkomunikasi dengan Ali Mazi.

Mendagri berkomunikasi menjelaskan mekanisme penetapan penjabat bupati dan ditanggapi baik Gubernur Ali Mazi.

Pelantikan dua pejabat itu dijadwalkan Selasa 24 Mai 2022.

"Besok (hari ini red), Gubernur Sultra akan melantik dua Pj bupati sesuai SK penunjukan yang diterima," kata Staf Khusus Mendagri bidang politik dan media, Kartorius Sinaga, pada Senin (23/5/2022).

Diketahui dua penjabat bupati yang ditunjuk Kemendari yakni Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Dr Bahri sebagai Pj Bupati Muna Barat.