Saat Mahasiswa Minta Pertanggungjawaban Big Data Penundaan Pemilu, Luhut: Kamu Gak Berhak Nuntut
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menolak untuk mempertanggungjawabkan terkait Big Data penundaan pemilu yang pernah ia sampaikan.
Penulis: Nina Yuniar | Editor: Ifa Nabila
"Kan sudah dijawab, Presiden sudah bilang Pemilu tetap 14 Februari 2024," terang Luhut.
Baca juga: Tolak Pemilu Ditunda yang Buat Masa Jabatan Jokowi Lebih Panjang, PDIP Sebut Bisa Lecehkan Demokrasi
"Jadi apakah benar Big Data itu disampaikan atas keinginan siapa?" tanya Bayu.
"Saya bilang saya yang ngomong, gak ada yang lain," jawab Luhut.
Hingga kemudian, Bayu menuntut keterbukaan Luhut mengenai Big Data, tetapi hal itu langsung ditolak sang Menko Marves.
Luhut menyatakan bahwa ia menolak permintaan mahasiswa untuk membuka Big Data tersebut dengan dalih hak perbedaan pendapat.
Baca juga: Buka Suara soal 3 Periode Masa Jabatan Presiden, Jokowi: Harus Patuh terhadap Konstitusi
Lebih lanjut, Luhut menerangkan bahwa ia hanya menyampaikan data terkait penundaan pemilu.

Menurut Luhut, yang mana bukan berarti para pejabat pemerintahan mendukung adanya penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode.
"Tujuan kami untuk menuntut untuk membuka, aspirasi dari seluruh masyrakat Indonesia," tegas Ketua BEM UI.
"Kamu anak muda, kamu enggak berhak nuntut saya, karena saya juga punya hak." sebut Luhut.
"Otoriter!," teriak dari barisan mahasiswa.
"Kalau otoriter saya tidak temui kamu," beber Luhut.
(TribunnewsSultra.com/Nina Yuniar)