Buka Suara soal 3 Periode Masa Jabatan Presiden, Jokowi: Harus Patuh terhadap Konstitusi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara perihal 3 periode masa jabatan yang diserukan oleh berbagai kalangan masyarakat.
Penulis: Nina Yuniar | Editor: Ifa Nabila
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sultra/foto/bank/originals/Presiden-Joko-Widodo-atau-Jokowi-bakal-hadiri-HPN-2022-di-Kendari-Sulawesi-Tenggara.jpg)
TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara perihal 3 periode masa jabatan yang diserukan sejumlah kalangan masyarakat.
Adapun terkait 3 periode masa jabatan presiden ini, diserukan para warga hingga kepala desa saat Jokowi melakukan kunjungan di berbagai daerah.
"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar," ujar Jokowi di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022) seperti dikutip TribunnewsSultra.com dari YouTube KompasTV.
Tetapi, Jokowi menegaskan bahwa ia tetap patuh pada konstitusi.
Dijelaskan Jokowi bahwa di dalam konstitusi telah jelas mengenai peraturan masa jabatan Presiden.
Baca juga: Tak Setuju Wacana Jokowi 3 Periode dan Pemilu 2024 Ditunda, Jusuf Kalla: Negeri Ini akan Ribut
"Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," tegas Jokowi.
Diketahui dalam perjalanannya dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) menuju Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, banyak masyarakat yang meneriakkan perihal 3 periode Jokowi tersebut.
Sebelumnya, perihal 3 periode ini juga diserukan saat Jokowi menghadiri acara silaturahmi nasional ribuan Kepala Desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Baca juga: Bukan dari Luhut, Cak Imin Klaim Wacana Penundaan Pemilu 2024 Murni Idenya
Dilansir TribunnewsSultra.com dari YouTube KompasTV, para kades yang menganggap aspirasinya dipenuhi kemudian menyuarakan agar Jokowi tetap menjabat sebagai Presiden pasca 2024.
Namun, menurut Ketua DPP APDESI, Surtawijaya, seruan ini hanya aspirasi spontan para kades tanpa dikoordinasikan sebelumnya.
(TribunnewsSultra.com/Nina Yuniar)