Demo Besar-besaran Senin 11 April 2022, Mahasiswa Kendari Geruduk DPRD Sultra, Poin Tuntutan Aksi

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Sejumlah elemen mahasiswa memastikan akan menggelar demo besar-besaran pada Senin 11 April 2022.

Mahasiswa di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), juga rencananya menggelar aksi unjuk rasa tersebut.

Dalam demonstrasi tersebut, mereka akan menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sultra.

Demo 11 April 2022 tersebut dikonfirmasi pengurus lembaga kemahasiswaan dikonfirmasi TribunnewsSultra.com secara terpisah, Minggu (10/04/2022).

Poin tuntutan yang disuarakan mahasiswa dari berbagai elemen berbeda itu nyaris seragam.

Baca juga: Presma UHO, UMK, Unsultra, IAIN Kendari Konfirmasi Ikut Demo 11 April 2022, Bakal Geruduk DPRD

Tuntutan mereka di antaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM.

Memprotes kelangkaan dan naiknya banderol minyak goreng.

Selain itu, menolak wacana Presiden Jokowi 3 periode hingga penundaan Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa (Korda BEM) Nusantara Sultra.

BEM Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Selain itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Lainnya, elemen Revolusi Aktivis Kendari Berdarah (Radar) 926 UHO hingga Jaringan Advokasi Pendamping Kesejahteraan Sosial.

Estimasi Jumlah Pengunjukrasa

Korda BEM Nusantara Sultra, Abdul Wahid Akhyarudin, mengatakan, mereka bakal menggeruduk Kantor DPRD untuk menyalurkan aspirasinya.

Akhyar, sapaan Ketua BEM STIMIK Catur Sakti Kendari, itu juga memastikan kampusnya akan ikut andil dalam demo 11 April 2022.

Baca juga: HMI, GMNI, IMM REPDEM Kendari Bakal Aksi 11 April 2022 di Kantor DPRD Sultra

Senada disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UHO, Abdul Gafar.

“Iya, kami dari KBM UHO akan turun aksi demonstrasi,” katanya.

“Untuk jumlah kami belum tahu berapa, tapi kami pastikan massa aksi yang akan turun jumlahnya akan banyak,” jelasnya menambahkan.

Presiden Mahasiswa (Presma) UHO, Muh Luthfid Anando Aly Roza, sebelumnya, juga menyerukan agar mahasiswa bersatu melakukan demonstrasi tersebut.

Kesiapan mengikuti unjuk rasa 11 April 2022 juga disampaikan Presma UMK, Karno.

Menurutnya, massa saat ini terkonfirmasi bakal ikut aksi tersebut mencapai 1.500 orang.

Senada disampaikan Ketua BEM Unsultra, Hasir, maupun Presma IAIN Kendari.

“Untuk demonstrasi 11 April 2022, teman-teman BEM tetap turun. Hingga saat ini 500 sampai 1.000 massa terkonfirmasi,” katanya.

Karno juga menyebut demo tersebut tak hanya diikuti mahasiswa tapi komunitas ojek online (ojol) se-Kendari.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi demo IMM Kendari dan Radar 926 UHO, Askal Tampo, mengatakan, unjuk rasa pemantik sudah digelar sejak Jumat (8/4) lalu.

Baca juga: Kawal Aksi Demo 11 April 2022, Polda Sultra Terjunkan 500 Personel, Jamin Tak Dilengkapi Senpi

Sebelum memasuki demo besar-besaran bersama mahasiswa se-Sultra lainnya pada Senin 11 April 2022.

Senada disampaikan Ketua DPC GMNI Kendari Ahmad Arfan yang dikonfirmasi secara terpisah.

“Kali ini yang ketiga kali. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menyatukan persepsi untuk menghadirkan rekomendasi apa yang tepat dilakukan di situasi sekarang,” jelasnya.

Poin Tuntutan Aksi

Presma UMK, Karno, juga menyebut sejumlah poin tuntutan pada aksi Senin 11 April 2022 tersebut.

Baca juga: IMM hingga GMNI Kendari Aksi, Tolak Kenaikan BBM, Minyak Goreng dan Wacana Penundaan Pemilu  

“Sementara masih sama, poin utama kenaikan BBM, kedua kelangkaan minyak goreng,” katanya.

“Ketiga kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), keempat wacana Presiden 3 periode,” jelasnya menambahkan.

Tuntutan serupa disampaikan Korlap Aksi demo IMM Kendari dan Radar 926 UHO, Askal Tampo, secara terpisah.

“Ini sikap mahasiswa merespon wacana kebijakan pemerintah karena itu menyusahkan masyarakat. Utamanya terkait Presiden Jokowi 3 periode,” ujar Askal kepada TribunnewsSultra.com.

Poin tuntutan serupa juga disampaikan Ketua DPC GMNI Kendari Ahmad Arfan.

Menurutnya, aksi tersebut digelar untuk menolak kenaikan harga BBM dan kelangkaan minyak goreng.

Selain itu, wacana Presiden Jokowi 3 periode dan penundaan Pemilu 2024.

“Aksi ini akan terus dilakukan hingga tuntutan dipenuhi,” ujarnya.

Termasuk dengan melakukan aksi besar-besaran bersama elemen mahasiswa lainnya se-Sultra pada Senin 11 April 2022.

Menurutnya, penolakan kenaikan harga BBM sebelumnya karena dikhawatirkan akan terjadi migrasi besar-besaran pengguna Pertamax ke Pertalite yang diperuntukan bagi masyarakat kelas bawah.

Selain itu, kenaikan banderol minyak goreng dan berbagai bahan kebutuhan pokok sangat berpengaruh terhadap masyarakat.

“Kami sudah melakukan survei di lapangan, ini sangat berdampak besar bagi masyarakat apalagi masih di tengah pandemi Covid-19,” jelasnya.

Koordinator Jaringan Advokasi Pendamping Kesejahteraan Sosial, Ipang Kampus, juga menjelaskan tuntutan mereka berkaitan dengan wacana penundaan Pemilu 2024 dan Presiden Jokowi 3 periode.

Menurutnya, hal tersebut telah melanggar konstitusi.

Sehingga mereka berharap tuntutan dalam aksi yang dilakukan ini bisa ditindaklanjuti oleh Presiden.

“Kami harap tuntutan kami bisa didengarkan oleh Presiden Jokowi, bahwasanya hari ini konstitusi sudah dilanggar, pemerintah mencoba mengobrak-abrik konstitusi,” katanya.

Presma UHO Muh Luthfid Anando Aly Roza sebelumnya menyebut poin tuntutan unjuk rasa sekaitkan kenaikan harga beberapa komoditas seperti minyak goreng, bahan pokok, hingga BBM.

“Ini tidak bisa kita biarkan, mahasiswa harus bersatu dalam satu gerakan untuk memperjuangkan cita-cita konstitusi yang berpihak kepada rakyat,” kata Anando, Kamis (7/4/2022).

Dia memastikan BEM UHO akan berada di garda terdepan bersama elemen mahasiswa lainnya untuk berjuang demi menyelamatkan cita-cita reformasi yang ‘dikorupsi’.

“Kendati di tengah menunaikan ibadah puasa, kami akan tetap memperjuangkan,” jelasnya.

Dalam demo 11 April 2022, mereka akan memberikan hasil kajian dan rekomendasi ke DPRD Sultra.

“Hal ini untuk mengurangi penderitaan rakyat, ketimbang sibuk wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden,” ujarnya.(*)

(TribunnewsSultra.com/Husni Husain)