Berita Sulawesi Tenggara

Harga Pertamax Naik Ketua BEM Unsultra Sebut Tidak Berpihak ke Masyarakat, Kepentingan Elit Politik

Namun kata dia, hal tersebut hanya kepentingan elit politik yang bukan untuk kemakmuran rakyat melainkan untuk memperkaya diri para penguasa bangsa.

Penulis: Husni Husein | Editor: Muhammad Israjab
Istimewa
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sulawesi Tenggara (Sultra), Hasir menyebut naiknya harga BBM Pertamax bukanlah murni strategi industri nasional 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Sulawesi Tenggara (Sultra), Hasir menyebut harga Pertamax naik bukanlah murni strategi industri nasional.

Namun kata dia, hal tersebut hanya kepentingan elit politik yang bukan untuk kemakmuran rakyat melainkan untuk memperkaya diri para penguasa bangsa.

Diketahui, pemerintah menaikan harga BBM Pertamax sejak 1 April 2022 menjadi Rp12.500 per liter.

Kenaikan BBM tersebut dinilai pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat di saat kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil karena faktor pandemi Covid-19.

Baca juga: Daftar Harga Minyak Goreng Rabu di Alfamart dan Indomaret: Sania, Fortune, Harumas, Sovia, Bimoli

Kenaikan harga pertamax tersebut ditetapkan pada 1 April 2022 pukul 00.00 WIB, dari harga Rp9.000 per liter menjadi Rp 12.500 per liter.

Penyesuaian terhadap harga baru tersebut diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No.62 K/12/MEM/2020 Tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin.

Ketua BEM Unsultra, Hasir mengatakan kenaikan harga  BBM jenis ini bakal membuat inelastis sehingga melonjaknya harga BBM tidak signifikan mengurangi banyaknya konsumsi BBM.

Lanjutnya, justru rakyat akan semakin terbebani karena tetap harus membeli BBM untuk keperluan sehari-hari sehingga mengorbankan kebutuhan dasarnya yang lain.

"Permasalahan harga BBM ini adalah puncak gunung es dari permasalahan regulasi Migas di Indonesia sejak era reformasi, sejak dirancangnya UU No. 22/2001 Tentang Pertambangan minyak dan Gas Bumi," katanya pada Rabu (6/4/2022).

Baca juga: KSOP Kendari Ramcek 28 Armada Kapal Laut di Sulawesi Tenggara Jelang Mudik Lebaran 2022

"Penetapan ini menggantikan UU No. 44/Prp/1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang menjustifikasi lepasnya penguasaan negara atas sektor migas," imbuhnya.

Ia menambahkan, olehnya hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

"Maka dari itu rencana kenaikan BBM bukan berdasar strategi industri nasional melainkan hanya kepentingan elit politik," tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Husni Husein)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved