Polda Sulawesi Tenggara Akui Kawal Alat Berat PT GKP di Konawe Kepulauan Karena Diminta Perusahaan

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) mengakui mengawal alat berat PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Diketahui, aktivitas PT GKP mendapatkan perlawanan dari warga Konawe Kepulauan saat hendak membuka jalan menuju lokasi tambang.

Aksi perlawanan menolak tambang tersebut datang dari belasan emak-emak di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konkep, Provinsi Sultra.

Sejumlah emak-emak mengadang excavator perusahaan ketika hendak masuk ke lahan perkebunan warga, pada Selasa (1/3/2022) sekira pukul 14.00 Wita.

Aktivitas PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) tersebut dikawal aparat kepolisian bersenjata sebanyak 20 personel.

Baca juga: Jatam Tuding Pimpinan Kepolisian di Sultra dan Kendari Ikut Main Tambang di Konawe Kepulauan

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan mengakui pihaknya melakukan pengamanan aktivitas tambang atas permintaan PT GKP.

"Pengamanan yang diminta PT GKP sekitar 20 personel, mengamankan kegiatan perusahaan," kata Kombes Pol Ferry Walintukan saat ditemui di Mapolda Sultra pada Rabu (2/3/2022).

Hanya saja, menurut Ferry, terjadi saling klaim sesama warga mengenai status kepemilikan lahan tersebut.

Sehingga, polisi pun mengamankan situasi agar tidak terjadi bentrokan antara kelompok masyarakat dan pihak perusahaan.

"Tapi situasi saat ini sudah kondusif, tidak ada masalah, kalau ada masyarakat yang memprotes itu biasa," tandasnya.

Klaim TNI

Danramil 01 Wawonii, Kapten Inf Salmar Gona mengatakan, anggota TNI saat peristiwa itu tidak sedang mengawal alat berat PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP).

Ia menjelaskan, saat itu dirinya mengikuti negosiasi antara warga yang mengaku memiliki lahan dengan pihak PT GKP.

Saat pertemuan tersebut difasilitasi pemerintah setempat, hadir camat, para kepala desa serta Kapolsek Wawonii.

"'Setelah negosiasi, (warga) yang mendirikan gubuk dan memasang kain pembatas mempersilakan alat berat masuk sampai pagar," katanya saat dihubungi melalui WhatsApp Messenger, Rabu (2/3/2022).

Baca juga: PT GKP Bantah Serobot Lahan Warga di Konkep, Pakai Excavator Bersihkan Jalur ke Lokasi Tambang

Menurut Kapten Inf Salmar Gona, alat berat itu sendiri sudah berada di areal lahan yang disengketakan sejak dua bulan lalu.

Namun, pihaknya mendapat informasi, ada massa yang akan naik ke bukit untuk mengambil paksa lahan yang disengketakan.

Saat itulah, ujar Kapten Inf Salmar Gona, sejumlah anggota TNI dan kepolisian datang memecah massa dengan menyuruh menjauh.

"Saat alat (excavator) mendekat pagar, saya sendiri berdiri di depan, beri tanda silang tangan untuk menghentikan dan mundur supaya tidak mendekat ke pagar," tegasnya.

Tolak Tambang

Baca juga: Kronologi Aksi Histeris Emak-emak Adang Alat Berat Perusahaan Tambang di Konawe Kepulauan Sultra

Sebelumnya, sejumlah emak-emak menolak tambang dengan mengadang excavator perusahaan PT GKP sambil berteriak.

"Pulang, pulang, kita punya lahan di sini," teriak seorang emak-emak dalam rekaman video.

Namun, operator alat berat tersebut membalas dengan membunyikan klakson dan tetap memajukan excavator ke arah emak-emak.

Dalam video lain, seorang emak-emak tampak terbaring sambil menangis di depan excavator yang dibatasi dengan pagar.

Selain itu, tampak alat berat tersebut beroperasi dikawal puluhan aparat kepolisian berseragam dan anggota TNI.

Baca juga: BREAKING NEWS: Emak-emak Penolak Tambang di Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara Adang Excavator

Salah seorang warga Konawe Kepulauan, Ratna mengatakan, mereka mengadang excavator karena akan melewati sungai.

"Mereka bersikeras mau turun (melewati) sungai, sementara ini sungai ini sebagai sumber air untuk kami minum dan memasak," katanya.

Kata emak-emak ini, warga menolak adanya aktivitas pembukaan lahan untuk tambang karena merusak lingkungan dan sumber mata air.

"Mereka datang mau kasih kabur kita punya sumber air, kita ini butuh minum, mandi, memasak. Jadi kami pertahankan kita punya hak," tegasnya.

Kronologi Tolak Tambang

Baca juga: Danramil 01 Wawonii Bantah Anggota TNI Kawal Alat Berat PT GKP Diduga Serobot Lahan Warga di Konkep

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar menjelaskan, pengadangan bermula saat excavator masuk ke lahan milik salah satu warga, La Dani.

La Dani sendiri tutur Melky Nahar, mengelola lahan tersebut sejak puluhan tahun dan membayar pajak ke negara.

Namun, excavator perusahaan yang dikawal puluhan polisi dan anggota TNI ini tetap menerobos masuk, sehingga mendapatkan perlawanan dari warga.

"Excavator PT GKP berbalik menuju Sungai Tamo Siu-Siu. Namun, warga kembali melakukan pengadangan," kata Melky Nahar saat dihubungi melalui telepon, Selasa (1/3/2022) malam.

Menurut Melky Nahar, emak-emak melakukan perlawanan, karena sungai ini sebagai salah satu sumber air warga, yang selama ini dimanfaatkan sebagai air minum, memasak, mencuci, dan mandi.

Baca juga: Demo Penangkapan Tiga Warga Wawonii Penolak Tambang Ricuh, Polisi dan Emak-emak Saling Dorong

Kata dia, perlawanan yang terus dilakukan warga membuat pihak perusahaan kembali menyasar lahan milik La Dani, lalu secara paksa melakukan penerobosan.

"Akibatnya pagar pembatas lahan yang dibangun warga dan tanaman jambu mete rusak," beber Melky Nahar.

Bantahan PT GKP

Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas) PT GKP, Marlion mengatakan, lahan tersebut milik perusahaan yang dibeli dari salah seorang warga bernama Wa Asina.

"Namanya kami sudah beli, sudah kami bebaskan, kami akan membersihkan untuk membuat jalan ke lokasi tambang," kata Marlion saat dihubungi melalui telepon, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Penangkapan Tiga Warga Penolak Tambang di Konawe Kepulauan, LBH Kendari Nilai Arogansi Perusahaan

Marlion tak menampik ada sejumlah warga yang mengklaim lahan tersebut, namun pihaknya bersikeras punya dokumen yang lengkap soal kepemilikan lahan.

PT GKP pun menantang warga agar melaporkan pihak perusahaan jika punya bukti yang resmi soal lahan tersebut.

"Kalau memang itu lahan milik mereka, tunjukkan alas haknya dan laporkan kami, dan insyaAllah saya akan laporkan mereka," tegasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Fadli Aksar)