Ukraina Tuntut Rusia ke Pengadilan Tinggi PBB atas Genosida, Minta Negara Putin Bayar Ganti Rugi

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Invasi Rusia ke Ukraina masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Ukraina pun mengajukan tuntutan ke pengadilan tinggi PBB.

Ukraina menuduh Moskwa merencanakan genosida dan meminta pengadilan campur tangan menghentikan invasi Rusia ke Ukraina, serta memerintahkan Rusia membayar ganti rugi, kata pengadilan, Minggu (27/2/2022).

Kasus tersebut, yang diajukan pada Sabtu (26/2/2022), meminta Mahkamah Internasional membuat “tindakan sementara”, yang memerintahkan Moskwa untuk “segera menangguhkan operasi militer Rusia” yang diluncurkan 24 Februari.

Baca juga: Tolak Belarus Jadi Tempat Perundingan Perang Rusia Vs Ukraina, Presiden Zelenskyy Usulkan Kota Ini

Baca juga: Chernobyl Dihantam Rudal Rusia, Badan Pengawas Nuklir PBB Gelar Pertemuan Darurat Bahas Ukraina

Pengajuan kasus tersebut mengatakan Rusia melancarkan invasi ke Ukraina berdasarkan klaim palsu atas tindakan genosida di wilayah Luhansk dan Donetsk di Ukraina timur, dan sekarang sedang merencanakan tindakan genosida di Ukraina.

Ukraina "dengan tegas menyangkal bahwa genosida terjadi di wilayah timur".

Kasus itu diajukan "untuk menetapkan bahwa Rusia tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil tindakan di dan melawan Ukraina, untuk mencegah dan menghukum setiap genosida yang diklaim," kata pengadilan dalam sebuah pernyataan.

Pengadilan akan segera menjadwalkan sidang untuk mendengar permintaan tindakan sementara. Perintah pengadilan internasional mengikat secara hukum, tetapi tidak selalu dipatuhi.

Baca juga: Tak Terima Ukraina Dapat Bantuan Senjata dari Negara Barat untuk Lawan Rusia, Putin Siapkan Nuklir

Baca juga: 2 Crazy Rich Rusia Minta Invasi ke Ukraina Disetop: Perdamaian Sangatlah Penting

Jika pengadilan terbukti memiliki yurisdiksi dan kasusnya berlanjut, kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kesimpulan.

Keputusan tentang apa yang disebut “tindakan sementara”, bagaimanapun, bisa datang jauh lebih cepat.

Kasus Rusia Ukraina sebelumnya

Pengadilan internasional itu sudah memiliki kasus yang dibawa oleh Ukraina terkait dengan pencaplokan Krimea oleh Rusia pada 2014, dan pendanaan pemberontak oleh Rusia di Ukraina timur.

Pengadilan PBB mengatakan dalam keputusan awal pada 2017 bahwa pihaknya mengharapkan Moskwa dan Keiv bekerja untuk mengimplementasikan perjanjian perdamaian Minsk, yang dirancang untuk membawa perdamaian ke Ukraina timur yang dilanda konflik.

Pengadilan BBB mengadili perselisihan antar negara mengenai masalah hukum.

Ini tidak seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang juga berbasis di Den Haag, yang menganggap individu bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Baca juga: Rusia Disebut Semakin Frustasi karena Perlawanan Tak Terduga dari Ukraina