Alasan Pemerintah Tetapkan Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Transaksi Jual Beli Tanah

Terhitung mulai Selasa, 1 Maret 2022 berlaku ketentuan bahwa Kartu BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat dalam jual beli tanah.

Penulis: Nina Yuniar | Editor: Ifa Nabila
ShutterStock
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Terhitung mulai Selasa, 1 Maret 2022 berlaku ketentuan bahwa Kartu BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat dalam jual beli tanah. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Mulai Selasa, 1 Maret 2022 berlaku ketentuan bahwa Kartu BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat jual beli tanah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Teuku Taufiqulhadi selaku Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ketentuan ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Taufiq menerangkan bahwa untuk melakukan transaksi jual beli tanah terdapat syarat baru mulai 2022 ini, yaitu dengan melampirkan BPJS Kesehatan.

Disebutkan Taufiq, BPJS yang dilampirkan dapat dari berbagai kelas, baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3.

Baca juga: Harapan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra, TribunnewsSultra.com Dapat Berikan Edukasi ke Masyarakat

"Jadi harus melampirkan BPJS ketika membeli tanah. Baru keluar tahun ini Inpres-nya. Mulai diberlakukan sejak 1 Maret 2022," jelas Taufiq, Jumat (18/2/2022) seperti dilanisir TribunnewsSultra.com dari Kompas.com.

Alasan dibutuhkannya BPJS Kesehatan sebagai lampiran saat bertransaksi jual beli tanah yakni dalam rangka optimalisasi BPJS untuk bangsa Indonesia.

"Negara Indonesia meminta rakyatnya untuk diasuransi. Ini diminta untuk punya asuransi semuanya. Dalam rangka untuk optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia," terang Taufiq.

Menurut Taufiq, selama ini negara-negara berkembang tak mempunyai asuransi, seperti yang terdapat pada negara-negara maju.

Dengan demikian, negara Indonesia ingin melindungi rakyatnya dengan memastikan semua orang memiliki BPJS Kesehatan.

Baca juga: Syarat Mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan, Ketahui Ini Manfaatnya

Taufiq pun menegaskan bahwa masyarakat harus mempunyai BPJS Kesehatan.

"Harus menyertakan BPJS jadi seluruh rakyat Indonesia itu, harus ada BPJS. Itu perlindungan negara terhadap warganya," tegas Taufiq.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menuturkan bahwa ketentuan ini seharusnya dicabut.

"Ini bahaya, niat baik dengan cara yang buruk. Masing-masing mestinya bisa diselesaikan dengan cara yang baik," sebut Mardani, Jumat (18/2/2022) seperti dilansir TribunnewsSultra.com dari Kompas.com.

Baca juga: Mulai 12 Januari 2022, Booster Vaksin Covid-19 Gratis untuk Lansia dan Penerima PBI BPJS Kesehatan

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved