Menkopolhukam Mahfud MD Ingatkan Pers Bekerja Profesional Serta Berikan Pemikiran Kontributif

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD ingatkan media menjaga profesionalisme di tengah transformasi dunia digital.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi keynote speaker pada acara Konvensi Nasional Media Massa sebagai rangkaian kegiatan HPN 2022.

Dengan tema Membangun Model Media Massa Berkelanjutan, berlangsung di Claro Hotel Kendari, Selasa (8/2/2022).

Mahfud MD mengatakan survei Edelman Trust Barometer yang terbit Januari 2022 , Indonesia berada di urutan kedua di dunia sebagai negara memiliki tingkat kepercayaan publik kepada media.

Di mana posisi pertama ditempati Negara Cina dan posisi ketiga adalah Thailand.

Baca juga: Konvensi Media Massa Hadirkan Menkominfo Johny G Plate hingga CEO Tribun Network Dahlan Dahi

"Indonesia mengalami peningkatan sekiranya 1 persen dari tahun sebelumnya sehingga saat ini tingkat kepercayaan tersebut mencapai 73 %," kata Mahfud MD.

Tak hanya itu, ada pula hal yang menurutnya cukup mencemaskan di mana hasil survei Edelman Trust Barometer juga menunjukkan tingkat kecemasan publik terhadap berita hoax di Indonesia cukup tinggi.

"Indonesia juga menempati urutan kedua di dunia terkait kecemasan publik terhadap berita hoax yakni mencapai 83 %, dalam hal ini kalah dari Spanyol," jelasnya.

Menurutnya, angka ini memberikan keprihatinan sebab selama ini terhadap fenomena merebaknya hoax dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi perhatian utama.

Baca juga: CEO Tribun Network Dahlan Dahi Pembicara di Dalam Konvensi Nasional Media Massa HPN Kendari 2022

Sehingga menjadi tanggung bersama baik dari pemerintah, masyarakat dan para Insan media untuk mengatasinya secara bersama-sama.

"Ini adalah hal yang sangat relevan dengan tema Konvensi kita kali ini bagi saya, bagi kami sebagai Menko Polhukam," ujarnya.

Mahfud mengatakan arti pers sangat penting bagi pemerintahan, sebab menjadi jembatan penghubung kepada masyarakat.

Menggunakan pers itu para menteri bicara agar rakyat tahu para menteri itu bekerja sehingga menggunakan pers Bukan kegenitan tapi itu kepentingan

"Agar rakyat tahu apa yang kami kerjakan, dan mendapat masukan serta kritik yang membangun, itu arti bagi saya, bagi pengalaman saya sebagai Menteri," ucapnya.

"Presiden sendiri arahkan kami, pihaknya tidak pernah melarang menteri silakan bicara ke pers agar diketahui oleh masyarakat apa yang sudah dikerjakan, itu akan menjadi cermin bagi kita," tuturnya.

Baca juga: IKWI Gelar Mukernas di Kendari, PWI: Seluruh Daerah Wajib Punya Pengurus Ikatan Keluarga Wartawan

Namun pada kenyataannya media sosial menjadi peluang besar bagi masyarakat yang tidak memperhatikan etika publik, bahkan terkadang menjadi wadah penyebaran secara luas berita hoax.

Hadirnya berbagai konten informasi semua itu adalah ulah dari sebuah proses transformasi digital yang sedang berlangsung secara cepat dan global.

Tapi sekaligus juga menghasilkan masalah baru dengan penyebaran percakapan yang mengesampingkan etika dan banyak terjadi, serta informasi yang cenderung menyesatkan publik juga banyak terjadi.

"Praktik ini berlangsung secara luas dan memberi keuntungan yang besar hanya pada pihak tertentu, khususnya platform media global, pada gilirannya menghasilkan ketimpangan yang ditengarai telah mengusik kedaulatan nasional kita khususnya kedaulatan di bidang digital," jelasnya.

Ia mengatakan media massa adalah entitas yang bekerja dengan proses yang berjenjang, dari lapangan ke ruang redaksi, memiliki standar etik dan kualitas yang terjaga.

Melakukan verifikasi sehingga akurasinya terpenuhi dan itu sudah seharusnya menjadi sumber utama bagi publik dalam mendapatkan berita dan informasi yang terpercaya.

"Sehingga jelas ukurannya, jelas itu ada yang koreksi, ada sumber sehingga bisa dipertanggungjawabkan, beda dengan berita hoax," ujarnya.

Lanjutnya, dalam membangun model media tidak bisa dibebaskan dari kedisiplinan pekerja keras dalam mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme dan kualitas.

Bila ingin terus berkelanjutan menjadi media publik yang terpercaya, kata dia, pers tidak seharusnya menerapkan praktik journalisme yang menggampangkan proses dan menurunkan kualitas.

Sehingga ia berharap seluruh peserta Konvensi kali ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam membangun model media yang berkelanjutan.

"Saya yakini pula diskusi yang berlangsung mulai dari kemarin, hari ini dan mungkin besok sudah dibuka oleh Presiden akan produktif dan menghasilkan pemikiran yang kontributif terhadap pembangunan bangsa, tidak hanya bagi insan pers tetapi juga bagi kepentingan publik yang lebih luas," tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)