Berita Muna

PLN ULP Raha Copot Meteran 2 Kantor OPD dan DPRD Muna, Menunggak Pembayaran Tagihan Listrik 1 Bulan

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Raha mencopot meteran tiga kantor instansi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
Istimewa
PLN ULP Raha Jalan Abdul Kudus, Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Raha mencopot meteran listrik tiga kantor instansi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ketiga instansi tersebut yakni Badan Pengeola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup, dan DPRD Kabupaten Muna.

Keputusan PLN mencabut meteran listrik ketiga instansi tersebut, karena menunggak tagihan listrik selama sebulan lamanya.

Manager PLN Cabang Raha, Kabupaten Muna, Sultra, Sadrach membenarkan pencopotan meteran listrik ketiga instansi tersebut.

"Dalam sepekan terakhir ini, kami sudah mencopot meteran listrik dua kantor OPD dan DPRD Muna," ujarnya, Selasa (1/2/2022).

Baca juga: Batu Atas Segera Nikmati Listrik, Bupati Buton Selatan La Ode Arusani Teken Kerjasama dengan PLN

Ia menyebut jumlah tunggakan tagihan listrik yang belum dibayarkan selama sebulan terakhir ini, yakni BPKAD sebesar Rp6,6 juta, DPRD Muna sebesar Rp6,7 juta, dan DLHK sebesar Rp190 ribu.

Sadrach bilang sebelum melakukan pencopotan, sudah melakukan komunikasi yang instens kepada para pihak ketiga instansi terkait, agar segera membayar.

Namun hingga surat pemberitahuan tagihan sudah diberikan, inisiatif untuk membayar tidak juga ditunjukkan.

Untuk itu, pihak PLN mengambil langkah tegas dengan melakukan pencopotan, agar segera membayar tunggakannya.

"Sebab beberapa kali kami komunikasi tidak nampak inisiatif untuk membayar, bahkan waktu pelunasan pun tidak dapat mereka pastikan kapan," jelasnya.

Baca juga: SPKLU PLN Pertama di Sulawesi Tenggara, Pengecasan 180 Menit, Tempuh Jarak 300 Kilometer

Berdasarkan hal tersebut, ia berharap ke depan OPD lain di Muna tidak mengikuti untuk menunggak pembayaran listrik.

"Nanti dilakukan pencopotan meteran listrik baru ada inisiatif untuk membayar, semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi di instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Muna," tuturnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved