Berita Kendari

Jumlah Anggota DPRD Kendari Bakal Bertambah 5 Kursi saat Pilcaleg 2024, Pemilih Capai 400 Ribu

Hal ini disampaikan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir pada diskusi penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kota Kendari

(Amelda Devi Indriyani/TribunnewsSultra.com)
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Jumlah pemilih di Kota Kendari bertambah, alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Kendari diperkirakan naik dari 35 menjadi 40 kursi.

Hal ini disampaikan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir pada diskusi penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kota Kendari yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Diskusi yang dibuka Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir itu diikuti para pemilih pemula di Kota Kendari, berlangsung di Hotel Zahra Kendari, Senin (15/11/2021).

Sulkarnain Kadir mengatakan, kegiatan ini merupakan ide gagasan dari hasil diskusi bersama, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Baca juga: Kerja Bakti untuk Bersihkan Sampah Selokan, Warga Malah Temukan Mayat Bayi Kondisi Tak Utuh

Di mana pada pemilu 2024 di Kota Kendari nanti, ada potensi untuk terjadi penambahan kursi.

"Karena prediksi kami jumlah penduduk kita kemungkinan bisa menembus angka 400 ribu, sebagaimana pertumbuhannya di tahun sebelumnya," kata Wali Kota Kendari.

Sehingga menurut undang-undang kemungkinan akan bertambah dari 35 kursi menjadi 40.

"Tentu ini harus ditata penambahan dan di distribusikan ke dapil mana saja," ujarnya.

Baca juga: 3 Oknum Penghulu Jadi Pelaku Pencurian Ribuan Buku Nikah di Jambi: Kerap Nikahkan Warga secara Sah

Menurutnya, ada hal lain yang perlu dijadikan bahan pertimbangan terkait penambahan kursi yakni bertambahnya administrasi kewilayahan.

Yakni bertambahnya 1 kecamatan baru, dan 1 kelurahan baru yaitu Kecamatan Nambo dan Kelurahan Wondumbatu.

"Tentu juga sejak administrasi ini penuh penyesuaian, artinya nanti administrasi kepemiluan juga akan menyesuaikan," bebernya.

Untuk itu, pihaknya berharap melalui diskusi ini dapat melahirkan ide gagasan dan mengacu pada peraturan ketentuan yang berlaku.

Sehingga akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini misalnya KPU pusat, KPU Provinsi, Bawaslu pusat dan Bawaslu Provinsi, yang punya kewenangan untuk menetapkan.

Dengan sudah melaksanakan diskusi secara legaliter, diharapkan lembaga-lembaga tersebut bisa mempresentasikan hasil kepentingan masyarakat dari hasil pemilu.

Baca juga: 16 Calon Anggota Komisi Informasi Sulawesi Tenggara Dinyatakan Lulus Tes Tertulis, 6 Orang Gugur

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved