Disebut Ambil Keuntungan Bisnis Tes PCR hingga Dilaporkan ke KPK, Menko Luhut Binsar Klarifikasi
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Tohir dilaporkan ke KPK atas tuduhan bisnis tes PCR
Penulis: Nina Yuniar | Editor: Ifa Nabila
lihat foto
Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini.
Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia.
Seperti sama-sama kita tahu, pada masa-masa awal pandemi tahun lalu, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat. GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham.
Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis.
Partisipasi yang diberikan melalui Toba Sejahtera merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan saya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain yang sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar.
Baca juga: UPDATE Kasus Suap Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur, KPK Periksa Pejabat BNPB
Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal.
Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan?
Karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan.
Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ.
Kedua, hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya.
Baca juga: Kasus OTT Bupati Kolaka Timur Bakal Disidangkan di Pengadilan Negeri Kendari, KPK Cek Ruangan Sidang
Keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan garda terdepan, termasuk di RSDC Wisma Atlet.
Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pun ketika kasus menurun awal September lalu, saya juga yang meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama.
Pembentukan aturan PCR yang diberlakukan kemarin karena saya melihat adanya peningkatan resiko penularan akibat peningkatan mobilitas di Jawa Bali dan penurunan disiplin protokol kesehatan.
Sejujurnya saya tidak pernah terbiasa untuk melaporkan atau menunjukkan segala bentuk perbuatan yang bersifat donasi seperti ini,
Baca juga: Menteri Erick Thohir Dituding Terlibat Bisnis PCR, Staf BUMN Malah Rugi Banyak, Ini Alasannya
