Wakil Rektor III Universitas Mandala Waluya Kendari Bantah Isu KIP Tak Merata, Sebut Ini Alasannya

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Wakil Dekan III Universitas Mandala Waluya, Kendari, angkat bicara soal mencuatnya polemik Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak merata di kalangan mahasiswa.

Sebelumnya, kabar KIP tak merata dikeluhkan oleh mahasiswa Universitas Mandala Waluya (UMW) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pasalnya, Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut hanya didapatkan oleh mahasiswa yang bernaung pada Jurusan Keperawatan, Universitas Mandala Waluya.

Hal tersebut, lantas membuat mahasiswa jurusan lainnya di Universitas Mandala Waluya merasa cemburu dan terdiskriminasi.

Seperti mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Mandala Waluya, Rini Andriani mengaku bingung dengan kebijakan tersebut.

Baca juga: Ratna Umi Nurlila Resmi Dilantik Sebagai Rektor Universitas Mandala Waluya Kendari Periode 2021-2025

"Saya kira KIP itu program Pemerintah Pusat diberikan kepada yang berhak untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan, kalau begini kesannya ada diskriminasi jurusan," katanya ditemui di Kendari, Rabu (6/10/2021).

Ia berharap pihak kampus dapat memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi semua mahasiswa di jurusan lainnya. 

Wakil Rektor III Universitas Mandala Waluya Kendari, Toto Suryanto, membantah isu KIP yang tak merata kepada mahasiswa tersebut.

Kata dia, masalah KIP ini karena pemindahan data jurusan yang tak terbaca pada sistem Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

"Sebelumnya sekolah tinggi dan sekarang beralih menjadi universitas makanya data mahasiswa, data kepegawaian dipindahkan ke data yang baru," katanya.

Sehingga, kata Toto Suryanto, masalah tersebut ikut berdampak pada usulan pengurusan Kartu Indonesia Pintar bagi mahasiswa.

Baca juga: Ribuan Mahasiswa Universitas Mandala Waluya Kendari Ikut Vaksinasi, Percepat Kuliah Tatap Muka

"Terkendalanya verifikasi data akreditasi program studi yang tak terbaca dalam sistem pada pengurusan ini," jelas Toto Suryanto.

Kata dia, pihaknya telah berupaya menyurat ke Direktur Badan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT agar mendapatkan solusi terbaik.

"Pengurusan ini ada batas waktunya yaitu sampai 5 Oktober 2021 semalam, dan suratnya belum terbalas, kita juga terus berupaya," tuturnya.

Ia menambahkan, pihaknya masih terus menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat agar persoalan ini tak berlarut-larut pada mahasiswa.

"Kita akan sesuaikan dengan kuota yang diberikan dari pusat kemudian kita akan bagi ke masing-masing prodi agar merata," jelasnya.

"Kita tunggu mudah-mudahan ada pengembalian kuota, sehingga kita akan mengambil kuota dari masing-masing prodi yang lain untuk mengisi kekosongan," tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Husni Husein)