Breaking News:

Berita Sulawesi Tenggara

Pemda Bisa Alokasikan Anggaran untuk Bantu Pesantren, Menag Sebut Diatur Perpres Nomor 82 Tahun 2021

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) kini bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren. 

Penulis: Amelda Devi Indriyani | Editor: Sitti Nurmalasari
Istimewa
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) kini bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren

Hal tersebut menyusul telah diterbitkannya Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 September 2021 ini, kata Menag, sebagai komitmen dan perhatian besar dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pesantren

"Terbitnya Perpres ini adalah sebuah momentum besar bagi dunia pesantren," ujar Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (14/9/2021).

Yaqut Cholil Qoumas mengucap terima kasih kepada Presiden Jokowi karena memiliki komitmen dan perhatian besar dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pesantren.

Baca juga: Penyuluh Agama Islam Pasarwajo Wisuda 108 Santri, Bupati Buton Genjot Sertifikat Tamat Alquran

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, dengan terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 ini menjadi langkah positif.

Pasalnya, selama ini Pemerintah Daerah memiliki keraguan dalam mengalokasikan anggaran untuk pesantren, apalagi pos pendidikan keagamaan dianggap hanya menjadi urusan Kemenag saja. 

Dengan terbitnya Perpres ini diharapkan kian meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia, karena ada regulasi baru yang memperkuat bagi Pemerintah Daerah untuk membantu dalam hal alokasi anggaran.

"Dengan Perpres ini pemerintah daerah tidak perlu ragu lagi mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren," tegas Menag.

Disebutkan pada Pasal 9 Perpres Nomor 82 Tahun 2021 jelas mengatur Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya.

Baca juga: Kanwil Kemenag Sultra Libatkan 1.398 Penyuluh Agama Sosialisasikan Juknis Ibadah Idul Adha 2021

Untuk pendanaan tersebut dialokasikan melalui mekanisme hibah, baik membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat.

“Sekarang tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah untuk tidak mengalokasikan anggaran secara khusus membantu pesantren, baik pada fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat,” ucapnya.

Menurut Menag, terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 ini sekaligus menjadi kado jelang peringatan Hari Santri 22 Oktober 2021.  

Sebelumnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga ditetapkan jelang peringatan Hari Santri 2019. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved