PPKM Mikro di Kendari

Protes Kebijakan PPKM Mikro, Asosiasi THM di Kendari Bakal Surati Mendagri, Menko Perekonomian

Asosiasi tempat hiburan malam atau THM di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal menyurati Mendagri.

Penulis: Fadli Aksar | Editor: Fadli Aksar
(TribunnewsSultra.com/Fadli Aksar)
Ketua Asosiasi Rumah Makan, Karaoke, dan PUB atau Arokap Kendari, Amran (tengah). Himpunan tempat hiburan yang dikenal dengan Asosiasi Rumah Makan, Karaoke, dan PUB atau Arokap Kendari ini merasa keberatan dengan kebijakan PPKM Mikro. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Asosiasi tempat hiburan malam atau THM di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal melayangkan surat protes Mendagri.

Himpunan tempat hiburan yang dikenal dengan Asosiasi Rumah Makan, Karaoke, dan PUB atau Arokap Kendari ini merasa keberatan dengan kebijakan PPKM Mikro.

Tak hanya ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Arokap juga bakal melayangkan surat protes ke Manteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Satgas Covid-19 Nasional.

Ketua Arokap Kota Kendari, Amran mengatakan, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro di Kendari membingungkan.

Lantaran kebijakan tersebut dilakukan saat Kota Kendari masih berstatus zona kuning berdasarkan peta zonasi Satgas Covid-19 Kota Kendari.

"Padahal, PPKM itu seharusnya diberlakukan pada daerah yang masuk pada kategori zona orange dan merah," kata Amran di salah satu rumah karaoke di Kendari, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Kawasan Kendari Beach Mulai Sepi Sehari Jelang Penerapan PPKM Mikro, Tetap Ada Pedagang Berjualan

Baca juga: Sosialisasi PPKM Mikro di Kendari, Tim Operasi Yustisi Bubarkan Kerumunan di Kawasan Tugu Eks MTQ

Amran memaparkan, wacana PPKM Mikro diawali pada 4 Juli, kemudian mulai diterapkan pada 6 Juli 2021.

Sedangkan pada 5 hingga 6 Juli, Kendari masih berstatus zona kuning berdasarkan data yang diperoleh sari website resmi Pemkot Kendari, (www.kendarikota.go.id).

Selain itu, lanjut mantan anggota DPRD Kabupaten Konkep ini, melalui surat keberatan itu, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat agar mencabut kebijakan PPKM Mikro.

Apabila dalam beberapa hari kedepan, kasus Covid-19 di Kendari mengalami penurunan dan status zona berubah menjadi kuning.

"PPKM Mikro ini sangat memberikan dampak yang besar di sektor usaha. Seperti perumahan sejumlah karyawan serta penurunan omzet," tegasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan mematuhi PPKM Mikro di Kendari ini.

Sebagai bentuk dukungan atas kebijakan tersebut, Amran memastikan seluruh THM siap mematuhi segala ketentuan poin aturan PPKM Mikro.

Olehnya itu, GM Inul Vista ini mengimbau kepada seluruh anggota Arokap Kendari agar taat dan patuh terhadap ketentuan PPKM tersebut.

"Kalau masih ada yang buka di atas batas ketentuan jam operasional (pukul 20.00 WITA) menjadi tanggung jawab pribadi pengusahanya," tandasnya.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved