Munas Kadin 2021
Dukung Munas Kadin 2021, Ketua DPRD Sultra: Tak Semua Agenda Nasional Bikin Kasus Covid-19 Naik
Ketua DPRD Sultra menyebut tidak semua agenda nasional bikin kasus Covid-19 naik.
Penulis: Muh Ridwan Kadir | Editor: Fadli Aksar
lihat foto
"Nantinya semua panitia atau semua pengurus Kadin itu sebelum Munas harus divaksin dan harus diswab," kata Rahminingrum seusai launching Food Truck Raffi Express di Tambat Labuh, Kota Kendari, Senin (21/6/2021).
Direncanakan vaksinasi akan dilakukan di Kantor Kadin Sultra, di Jl Brigjen M Joenoes, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
Selain itu, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengatakan Munas Kadin 2021 ini sebenarnya tetap sama dengan event yang lain.
Namun, Munas Kadin ini lebih banyak mendapat atensi dari berbagai pihak, sehingga proteksinya harus lebih maksimal.
"Sebagaimana Triathlon kemarin, Alhamdulillah tidak ada klaster Triathlon. Karena kami mulai dari awal, begitu kedatangan kami swab, kemudian menjelang penyelenggaraan kami swab. Begitupun sebelum pulang, kami pastikan mereka tidak pulang membawa virus, sehingga kita swab lagi untuk memastikan seluruhnya," jelasnya.
Hal tersebut sesuai dengan prosedur dan program pemerintah, tidak terkecuali siapapun semua punya komitmen yang sama.
"Kita wajib untuk mendukung program, menjaga dan melindungi masyarakat dari penularan Covid-19," ujarnya.
Untuk peserta Munas Kadin tidak diwajibkan, karena penggunaan vaksin memiliki ketentuan.
Tapi nantinya akan dirangkaikan dengan program sejuta vaksin yang akan dilaunching Presiden Joko Widodo, sehingga jika ada peserta Munas yang mau ikut program vaksinasi, pihaknya akan terbuka.
Baca juga: Ketua Komisi III DPRD Kendari Minta Munas Kadin Tetap Terlaksana Meski Angka Covid-19 Meningkat
"Tinggal nanti pendataannya yang dikendalikan karena nanti akan ada vaksin ke dua yang memang harus dikoordinasikan dengan pihak lain," jelasnya.
Ia menegaskan terkait vaksinasi, ada ketentuan yang harus diikuti, sehingga tidak bisa membuat aturan di luar dari ketentuan tersebut.
"Tapi kami imbau sebaiknya divaksin, supaya proteksi terhadap diri bisa lebih banyak, makanya kami pantau terus, kita lihat terus perkembangannya," katanya.
Ia mengatakan, ketentuan tersebut tidak diambil secara sendiri tapi melibatkan stakeholder lain, mulai dari kepolisian, tim gugus tugas, serta tim yustisi yang semuanya akan memberikan pertimbangan.
"Tapi sejauh ini, saya kira masih memungkinkan untuk diselenggarakan," tutupnya.(*)
(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)
